“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” ujar Tito.
Dia mendorong agar warga terdampak bisa segera dimasukkan ke program bansos reguler, seperti PKH atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan begitu, pemulihan bisa lebih berkelanjutan.
Rapat yang dibuka Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu juga mendengarkan laporan dari lapangan. T.A. Khalid, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang jadi Koordinator Posko, menyampaikan sejumlah prioritas yang mendesak. Normalisasi sungai untuk cegah banjir susulan, misalnya. Lalu, membuka akses jalan dan jembatan ke wilayah terisolasi, menyediakan hunian sementara, serta membersihkan lingkungan dan rumah warga yang rusak ringan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” papar Khalid.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul kembali menegaskan komitmennya. Untuk bantuan sosial reguler seperti PKH, penyalurannya akan mengacu pada data hasil pemutakhiran oleh BPS. Begitu data tersedia dan diverifikasi, penyaluran akan segera dilakukan.
Intinya, Kemensos berjanji terus berkoordinasi dengan semua pihak dari Kemendagri, DPR RI, BNPB, hingga pemerintah daerah. Harapannya satu: bantuan tepat sasaran, dan kehidupan warga Aceh yang terdampak bisa pulih sepenuhnya, baik secara sosial maupun ekonomi.
Artikel Terkait
Hujan Tak Henti, Dua Jembatan di Donggala Putus Diterjang Banjir
Wajah Kita di Ujung Tangan AI: Pemerintah Tutup Akses Grok AI
Iran di Ambang Perubahan: Dari Protes Ekonomi ke Gugatan Sistem
Di Gereja Baciro, Perbedaan Ditangguhkan untuk Doa Bersama