Kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bukan cuma sekadar berita. Ini menambah panjang daftar menteri di era Jokowi yang tersandung hukum. Tapi lebih dari itu, banyak yang melihatnya sebagai pertanda degradasi moral yang mengkhawatirkan.
Sejarawan Anhar Gonggong ikut angkat bicara. Dalam sebuah siniar di kanal YouTube miliknya dan Reform Syndicate pertengahan Desember lalu, dia menyoroti rentetan masalah di Kemenag. Mulai dari kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an sampai yang lagi panas sekarang: kuota haji.
"Padahal seharusnya semua orang yang bekerja di departemen agama itu adalah orang yang punya moral yang sangat tinggi dan tidak akan goyah dengan apapun. Tapi, ternyata apa yang terjadi, menterinya saja korup,"
Ucap Anhar dalam rekaman itu.
Menurutnya, sebenarnya urusan pembagian kuota haji bisa berjalan mulus. Kalau saja aturan diikuti. Namun kenyataannya, penyelewengan terjadi. Ribut-ribut pun tak terhindarkan, yang akhirnya memaksa KPK turun tangan dan menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya adalah Yaqut, yang dulu dipercaya Presiden untuk memimpin kementerian tersebut.
"Yang terakhir ini kan ribut tentang pembagian kuota haji, iya kan. Kalau memang berjalan benar, tidak perlu ada ribut-ribut seperti itu,"
Katanya lagi.
Dari sini, Anhar menyentuh persoalan yang lebih dalam. Sumpah jabatan dengan kitab suci, ternyata tidak serta-merta jadi jaminan ketakwaan atau kejujuran. Fakta di lapangan berkata lain. Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang justru dilakukan oleh orang-orang yang disumpah dengan cara itu. Termasuk, ya, menteri agama.
"Kalau sudah menteri agama rusak seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya,"
Ujarnya dengan nada prihatin.
Kesimpulannya bagi Anhar jelas. Moralitas para pejabat dan pemegang kekuasaan adalah kunci. Jika mereka tidak berani jujur, bahkan tidak punya kemampuan untuk jujur, maka Indonesia bisa mandek. Negara ini hanya akan berjalan di tempat. Rakyat memberikan mandat, tapi yang terjadi justru pengkhianatan.
"Apa yang mau saya katakan dengan ini, selama moralitas kita tidak berani jujur, terutama para pemegang kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk berani jujur, kita hanya akan berjalan di tempat,"
Pungkas Anhar. Sebuah peringatan yang terasa getir, tapi sayangnya, makin sering terdengar.
Artikel Terkait
KPK Bergerak Serentak: Jakarta dan Banjarmasin Diguncang OTT
Di Balik Penampilan Prima Jokowi, Tradisi Hukum Kuno yang Masih Membayangi
Jaringan Judi Online Berbasis Kamboja Dibongkar dari Kamar Kos Palembang
Desakan Keras: Aparat Hukum Didorong Periksa Jokowi Terkait Dua Kasus Besar