Gus Ipul Pastikan Bansos Rp 600 Miliar Segera Cair untuk Korban Bencana Aceh

Banda Aceh, Sabtu lalu suasana di Hotel Daka cukup tegang. Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera digelar, membahas langkah konkret untuk warga yang terdampak. Di tengah pembahasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan kesiapan penuhnya. Kementerian yang dipimpinnya siap menyalurkan bantuan, baik yang bersifat kebencanaan maupun reguler.

“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya,” tegas Gus Ipul.

Dia menjelaskan, untuk bansos bencana, mereka akan berpatokan pada satu data yang sudah tervalidasi. Tujuannya jelas: mempercepat rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, data awal disiapkan oleh BNPB, lalu ditetapkan pemda, sebelum akhirnya divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku ketua Satgas. Baru setelah itu, Kemensos turun tangan.

“Setelah data ditetapkan dan divalidasi, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan berdasarkan data final tersebut,” ujarnya.

Penyalurannya sendiri, kata dia, bisa lewat Himbara atau PT Pos Indonesia, tergantung kondisi daerah. Soal dana, Gus Ipul tak menampik kebutuhan yang besar. Dari simulasi yang dilakukan, angkanya bisa mencapai Rp 2 triliun. Namun, dia memastikan bahwa lebih dari Rp 600 miliar di antaranya sudah siap cair. Dana itu rencananya dipakai untuk banyak hal: santunan korban meninggal dan luka berat, jaminan hidup, hunian sementara hingga tetap, bahkan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Di sisi lain, upaya darurat terus berjalan. Dapur umum tetap beroperasi, logistik disalurkan. Hingga kini, santunan sudah diberikan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal. Untuk korban luka berat, penyalurannya masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah.

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku ketua Satgas, memberi penekanan lain. Baginya, bantuan sosial ini bukan sekadar santunan. Ia harus jadi instrumen untuk menggerakkan kembali perekonomian warga.