Kasus Pandji dan Perang Persepsi yang Mengincar Citra Prabowo

Laporan Polisi untuk Pandji: Cuma Permukaan, Ada Apa di Baliknya?

Lagi-lagi, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Isu hukumnya berputar-putar soal batas kritik dan kebebasan berpendapat. Tapi, di tengah ramainya perdebatan itu, ada suara lain yang mencoba melihat lebih dalam. Bukan cuma soal pasal-pasal, melainkan sebuah permainan yang jauh lebih rumit.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, ini bukan kasus biasa. Ia mencium aroma perception warfare atau perang persepsi. "Ini pola klasik," ujarnya, Sabtu (10/1/2026).

"Subjeknya bukan Pandji, dan isu hukumnya juga bukan yang utama. Target sesungguhnya adalah citra Presiden Prabowo."

Begitu laporan masuk, narasi di media sosial langsung melesat. Fokusnya bukan pada detil laporan, tapi langsung pada framing besar: pemerintahan baru anti-kritik, represif, dan mau membungkam suara. Polanya, kata Amir, sangat khas operasi opini zaman sekarang.

Di sisi lain, Amir justru mempertanyakan narasi itu. Secara fakta, selama memimpin, Prabowo tak pernah mengeluarkan kebijakan yang membatasi pers atau membubarkan media kritis. Tidak ada juga lawan politik yang dipidana semata-mata karena mengkritik. "Ini dua hal yang sengaja dicampuradukkan," tegasnya.

Yang terjadi, menurut analisisnya, adalah pengaburan batas. Tindakan seorang pelapor, proses hukum yang berjalan, dan sikap politik presiden sengaja dibundel jadi satu. Seolah-olah sang pemimpin punya andal di balik layar. Sasaran empuknya? Generasi muda dan Gen Z yang aktif di media sosial.

"Gen Z itu tidak membaca dokumen hukum. Mereka mengonsumsi potongan narasi, meme, dan video pendek. Begitu ada cerita 'komika dikriminalisasi', maka kesimpulan instannya: pemerintah otoriter."

Ini strategi delegitimasi lewat proxy issue. Serangan tidak langsung. Isu kecil sengaja digembungkan untuk menciptakan efek politik yang besar, menggerogoti nilai-nilai yang melekat pada seorang pemimpin: demokrasi dan toleransi.

Namun begitu, Amir tak menyebut ada satu dalang tunggal. Bisa jadi ini jaringan kepentingan, kelompok ideologis, atau aktor yang tak puas dengan arah kebijakan. Yang jelas, modusnya halus dan terselubung.

Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi? Amir punya peringatan. Jangan reaktif. Jangan defensif berlebihan. Sikap emosional negara justru akan mengonfirmasi narasi buruk yang sedang dibangun.

"Yang dibutuhkan adalah ketenangan, transparansi hukum, dan komunikasi publik yang cerdas. Jangan sampai negara terpancing untuk bertindak represif karena itu akan menguatkan framing yang sedang dimainkan."

Kuncinya, kata dia, ada pada penegak hukum. Independensi dan profesionalisme mereka harus terjaga. Biar publik melihat hukum bekerja apa adanya, tanpa intervensi.

Pada akhirnya, kasus Pandji ini lebih dari sekadar ujian kebebasan berekspresi. Ini adalah ujian kemampuan negara mengarungi riuhnya narasi dan disinformasi di era digital.

Seperti kata Amir Hamzah, demokrasi sekarang diuji bukan cuma di ruang sidang atau parlemen.

Tapi di setiap linimasa media sosial kita.