Gus Ipul Buka Pintu Lebar untuk Koreksi Data Bansos

Di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, usai acara Doa Awal Tahun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul berbicara panjang lebar. Intinya, soal data. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) jadi fokus utama. Menurutnya, ini kunci agar bantuan sosial (Bansos) benar-benar sampai ke yang berhak.

“Ada tiga mandat khusus presiden kepada Kementerian Sosial. Yang pertama adalah pemutakhiran DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujar Gus Ipul, Jumat (9/1).

“Pemutakhiran ini sangat strategis karena data itu menentukan penyaluran Bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.”

Nah, mandat itu datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi, tekanannya memang luar biasa. Tanpa data yang akurat, program bantuan pemerintah bisa melenceng. Itu yang coba dihindari.

Lalu, bagaimana caranya memperbaiki data yang sudah ada? Gus Ipul bilang, partisipasi masyarakat adalah kuncinya. Caranya beragam, mulai dari jalur paling formal seperti usulan RT/RW dan operator desa lewat aplikasi SIKS-NG, sampai saluran koreksi yang lebih fleksibel. Ada aplikasi Cek Bansos, atau bagi yang kurang melek teknologi, bisa menghubungi Komensenter di nomor 021-171 yang buka 24 jam.

“Sekali lagi kami mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama membuat data kita makin akurat,” ajaknya.

“Banyak saluran-salurannya, pertama tentu saluran formal dan jalur masyarakat, saya ingin mengundang betul masyarakat yang punya usulan ingin mengoreksi, pertama-tama lewat jalur aplikasi namanya Cek Bansos. Kalau tidak biasa menggunakan aplikasi, silakan menghubungi command center Kemensos.”

Poin pentingnya di sini: pemerintah membuka diri. Bahkan, Gus Ipul menegaskan mereka justru membuka ruang seluas-luasnya untuk koreksi dari masyarakat. Tidak ada niat untuk menutup-nutupi data yang ternyata salah di lapangan.

“Saya ingin tegaskan pemerintah tidak akan menutup diri, apalagi menutup-nutupi data yang memang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” tegasnya.

Upaya perbaikan ini bukan wacana. Sepanjang 2025, Kemensos sudah melakukan langkah konkret. Mereka berhasil mengalihkan sekitar 3 juta data bantuan kepada penerima yang lebih memenuhi syarat. Tak hanya itu, lebih dari 11 juta penerima manfaat PBI Jaminan Kesehatan juga sudah disesuaikan.

“Kita juga mengalihkan 11 juta lebih penerima manfaat PBI diserahkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria,” jelas Gus Ipul.

Di sisi lain, upaya digitalisasi juga digenjot. Tujuannya jelas: transparansi dan meminimalisir celah penyimpangan. Bayangkan, jika sistemnya sudah mapan, proses dari pengumpulan data hingga penyaluran bansos akan berjalan otomatis. Kontak fisik antar orang bisa dikurangi.

“Ke depan kalau sistemnya makin mapan, maka nanti proses pengumpulan data dan penyaluran Bansos itu sepenuhnya akan menggunakan teknologi. Dengan begitu menghindari orang ketemu orang,” ujarnya.

Memang, semuanya belum sempurna. Gus Ipul mengakui hal itu. Tapi harapannya, dengan konsistensi, kualitas data akan terus terangkat. Penyaluran bantuan pun diharapkan makin tepat sasaran, tidak ada lagi yang terlewat atau justru menerima padahal tidak berhak.

“Tentu semuanya belum sempurna, tapi kalau ini kita lakukan secara konsisten dan terus menerus Insyaallah kita akan mendapatkan data yang lebih akurat,” pungkasnya.