Delapan Dekade Merdeka, Konflik Agraria Masih Menghantui

Ia melihat program redistribusi tanah dan perhutanan sosial sebagai tanda political will pemerintah. Tapi itu saja tidak cukup.

"Hal yang terpenting adalah program-program yang berorientasi populis ini tidak boleh berhenti," ucapnya.

Di sisi lain, perwakilan Kementerian ATR/BPN memaparkan komitmen mereka. Reforma agraria dan pendaftaran tanah menjadi prioritas. Mereka bahkan punya skema seperti access to land, access reform, dan legal access yang ditujukan untuk petani miskin dan masyarakat umum.

Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus dilakukan untuk menyiapkan lahan. Namun begitu, kompleksitas persoalan agraria butuh penanganan yang lebih terpadu.

Prof. Ganjar Razuni punya usulan konkret.

"Oleh karena persoalan agraria itu sangat kompleks, dan kementerian terkait tidak bisa menangani sendiri-sendiri, maka usulan mengenai perlu dibentuknya Badan Reforma Agraria yang langsung di bawah dan dipimpin Presiden dengan berpedoman kepada UUPA 1960," tegasnya menutup diskusi.

Jalan menuju kemakmuran lewat penguasaan tanah yang adil masih panjang. Tapi dialog seperti ini setidaknya mengingatkan, bahwa cita-cita para pendiri bangsa itu belum usai.