Golkar Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Bukan Kembali ke Orde Baru

Di kantornya di Jakarta Barat, Sekjen Golkar Sarmuji mencoba meluruskan kekhawatiran yang beredar. Isunya tentang wacana mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD. Banyak yang langsung teringat zaman Orde Baru, di mana peran publik hampir tak terdengar. Sarmuji dengan tegas membantah bahwa itu yang akan terjadi.

"Publik mungkin menyangka, ini mau kembali ke masa lalu. Partisipasi masyarakat nihil. Padahal, kalaupun nanti desainnya berubah dan melalui DPRD, sama sekali bukan seperti dulu," ujarnya pada Kamis lalu.

Menurutnya, justru sisi-sisi terbaik dari Pilkada langsung akan dipertahankan. Bahkan diakomodir dalam sistem yang baru.

"Golkar akan mengambil hal-hal baik dari pilkada langsung untuk dimasukkan ke sistem tidak langsung ini. Jadi jelas beda dengan zaman dulu," tambah Sarmuji, menegaskan.

Lalu, seperti apa partisipasi publik itu nantinya? Sarmuji memberi contoh konkret. Kampanye langsung ke masyarakat, katanya, tetap akan ada. Debat antar calon juga tidak akan dihilangkan. Proses penjaringan kandidat pun harus melibatkan publik secara luas.

"Rakyat tidak boleh ditinggalkan, meski pemilihan akhirnya lewat DPRD. Itu prinsip kami," jelasnya.

Ia melanjutkan, "Desain apa pun yang bisa memperkuat suara rakyat dalam pemilihan itu, akan kami usahakan semaksimal mungkin."

Pernyataan ini sekaligus jadi syarat. Sarmuji menegaskan, dukungan Golkar terhadap model Pilkada via DPRD tidak mutlak. Partainya hanya akan setuju jika mekanisme partisipasi publik itu benar-benar jalan, dan berjalan dengan baik.

"Golkar akan setuju hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan maksimal," tegasnya.

Wacana ini ternyata sudah mulai hangat dibicarakan. Beberapa partai lain seperti Gerindra, Demokrat, dan PKB disebut sudah sepakat. Sarmuji mengaku sudah ada pembicaraan informal meski belum resmi.

"Ya, baru kontak-kontak saja. Ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya gitu," katanya santai, menggambarkan dinamika yang masih awal.