Namun begitu, mereka tak menutup mata. Pilkada itu urusan besar, menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pembahasan Harus Dilakukan Terbuka
Maka dari itu, jalan yang harus ditempuh jelas: pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka. Demokratis, dan yang utama, melibatkan partisipasi publik. Tujuannya agar setiap keputusan yang nanti jatuh benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar kompromi elit di ruang rapat.
“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Herman Khaeron.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi mereka: fleksibel pada mekanisme, tetapi kaku pada prinsip. Soal akhirnya nanti seperti apa, tentu masih panjang perdebatanannya.
Artikel Terkait
Bos Kejahatan Cyber Chen Zhi Diekstradisi dari Kamboja, Aset Triliunan Rupiah Disita
Perselingkuhan Berulang: Kapan Batas Kesabaran dalam Rumah Tangga?
Prabowo Tegaskan Bonus Rp 456 Miliar untuk Atlet SEA Games Bukan Upah, Melainkan Tabungan Masa Depan
Perutmu Bisa Jadi Korban dari Terlalu Banyak Baca Berita Politik