Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Istana Angkat Bicara

Survei terbaru dari LSI Denny JA memantik perhatian. Hasilnya menunjukkan, mayoritas publik ternyata menolak wacana pilkada yang digelar lewat DPRD. Menanggapi temuan ini, Istana pun angkat bicara.

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Istana, menyatakan pemerintah menghormati setiap pendapat yang muncul. Menurutnya, dalam setiap wacana pasti ada yang pro dan kontra, dan itu hal yang wajar.

"Ya kita kan menghormati semua pendapat itu," ujar Pras di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin.

"Pasti kan semua pandangan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu," tambahnya dengan santai.

Pras tampaknya tak menganggap penolakan dalam survei itu sebagai polemik besar. Dia memilih untuk menyerahkan semuanya pada proses yang sedang berjalan. "Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti," katanya singkat.

Di sisi lain, data survei itu sendiri cukup jelas. LSI Denny JA menemukan bahwa 66,1 persen responden kurang setuju atau bahkan sama sekali menolak ide pilkada tidak langsung. Yang menarik, penolakan paling keras justru datang dari generasi Z.

Ardian Sopa, yang memaparkan hasil survei di Jakarta pada Rabu (7/1), menyimpulkan temuan itu dengan lugas.

"Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD," jelasnya.

Rincian angkanya pun dipaparkan. Di luar 66,1% yang menolak, hanya 28,6% yang menyatakan sangat atau cukup setuju. Sementara itu, sisanya sekitar 5,3% memilih tidak tahu atau enggan menjawab.

Wacana ini jelas masih akan panjang perjalanannya. Respons pemerintah yang terbuka namun hati-hati, ditambah dengan suara publik yang terukur lewat survei, membuat dinamikanya patut untuk terus diikuti.