Memperkuat Koalisi Atau Cikal-bakal Pecahnya Koalisi?

Oleh: Erizal

Klaimnya sih, pertemuan di rumah dinas Menteri Bahlil Lahadalia itu untuk memperkuat koalisi. Tapi, kok yang datang cuma Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB? Di mana Demokrat, NasDem, dan PKS? Pertanyaan ini menggelayut di akhir tahun yang penuh dengan teka-teki politik. Memperkuat koalisi secara bertahap, atau jangan-jangan sudah ada yang sengaja ditinggalkan?

NasDem dan PKS mungkin masih punya alasan. Mereka kan partai kubu kalah Pilpres, dan sebelumnya sudah ada jalur konsolidasi lain lewat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Yang bikin penasaran justru posisi Demokrat. Partai ini kan pendukung setia Prabowo-Gibran sejak awal, bahkan termasuk pemenang. Tapi sama sekali tak diundang. Sementara PKB, yang kalah, malah jadi bagian inti pertemuan.

Soal PKB, posisi Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar memang unik. Kalah pun, aura yang ditampilkan seperti pemenang. Seperti belut yang licin, susah ditangkap. Bahlil saja sampai kesal minta tobat soal bencana di Sumatera, tapi Muhaimin tetap santai. Tetap diundang, bahkan duduk di dekat sang tuan rumah.

Sudah rahasia umum, akses ke Prabowo seringkali harus melewati 'pintu-pintu' tertentu. Nama Sufmi Dasco dan Sjafrie Sjamsoeddin paling sering disebut. Demokrat sejauh ini belum terlihat dekat dengan kedua pintu itu. Mungkin mereka merasa punya hak istimewa untuk langsung bertemu sang capres, tanpa perlu perantara.

Namun begitu, manuver Demokrat belakangan ini memang terasa sendiri. Ambil contoh kritik pedas Dino Patti Djalal, yang dekat dengan SBY, terhadap Menlu Sugiono dari Gerindra. Lalu ada isu keterlibatan dalam kasus ijazah Jokowi, meski dibantah. Agaknya Demokrat punya agenda tersendiri yang tak selalu sejalan dengan kawan koalisinya.

Itu mungkin salah satu alasan mengapa mereka seperti dijauhi. Apalagi kalau kita lihat isu panas terkini: wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD. Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB disebut-sebut setuju. Sementara suara Demokrat, NasDem, dan PKS masih belum terdengar jelas di publik. Ada apa ini?

Jadi, pertemuan di rumah dinas Bahlil itu bisa jadi bukan awal penguatan, melainkan justru cikal-bakal perpecahan. Di tengah merosotnya kepercayaan publik, wacana Pilkada lewat DPRD itu ibarat "harakiri" politik. Pemilihan langsung saja hasilnya sering mengecewakan, apalagi jika semua diserahkan ke partai politik? Bisa-bisa makin runyam.