Gerindra Dorong Pilkada Lewat DPRD, Soroti Biaya Politik yang Membebani

"Kami berpendapat, sebagai pengurus partai, bahwa kita harus berani melakukan perubahan ketika sistem yang dijalankan saat ini memiliki banyak sisi negatif," tegas Prasetyo.

Ia lantas menyinggung soal ongkos politik. Ini bukan rahasia lagi. Untuk jadi bupati, wali kota, atau gubernur, biayanya luar biasa besar. Tekanan finansialnya tak cuma dirasakan calon, tapi juga membebani negara.

"Belum lagi dari sisi negara, terutama terkait pembiayaan pilkada," ungkapnya.

Dari kajian internal partai, Gerindra secara terbuka mengusulkan perubahan. Mereka ingin kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD.

"Dari hasil kajian internal Partai Gerindra, kami terus terang menjadi salah satu pihak yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD," pungkas Prasetyo.

Jadi, sinyalnya jelas. Gerindra serius mendorong wacana yang pasti akan memicu perdebatan panjang ini.