Menariknya, komunikasi antara KSPI dan Istana sebenarnya masih berjalan. Said mengakui hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto terjalin cukup baik. Namun begitu, hubungan baik itu belum menjawab persoalan upah yang mereka perjuangkan.
Lalu, apa yang sebenarnya dipersoalkan? Angka UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 itu, menurut perhitungan buruh, masih di bawah kebutuhan hidup layak yang mencapai Rp 5.898.511. Parahnya lagi, angkanya kalah dibanding upah minimum di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.
Said Iqbal pun mempertanyakan logika ini dengan nada heran. "Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang," tandasnya.
Pemerintah Provinsi DKI sendiri punya argumen. Mereka menyebut ada insentif tambahan seperti transportasi, layanan kesehatan, dan air bersih. Tapi bagi buruh, itu bukan solusi.
"Insentif itu tidak berlaku bagi seluruh buruh dan jumlahnya terbatas karena bergantung anggaran APBD," bantah Said. Baginya, insentif yang tak merata dan temporer tak bisa dijadikan patokan untuk menetapkan upah minimum.
Kini, bola ada di pihak pemerintah. Para buruh menunggu respons, menanti dialog yang konstruktif. Jika tak ada titik terang, gelombang aksi berikutnya mungkin tak lagi sekadar 'tamu' yang datang dengan jumlah sedikit. Suasana di Jakarta bisa kembali memanas.
Artikel Terkait
Dua Tersangka Dijerat Usai Aksi Pengusiran Paksa dan Penganiayaan Nenek Elina Viral
Kelelahan di Balik Kemudi: Microsleep Picu Tabrakan Beruntun di Tol Slipi
Buruh Lampung Protes: Kenaikan UMP 2026 Dinilai Tak Sanggup Tanggung Beban Hidup
Pasca Banjir, Bantuan Hunian dan Dana Sewa Mulai Disalurkan ke Korban