Dia menekankan, masalah yang sifatnya spesifik seperti satu porsi makanan yang terkontaminasi seharusnya bisa diselesaikan di tingkat sekolah. “Kalau cuma satu yang ada belatungnya, kenapa harus diposting sampai ke mana-mana?” ucap Ikeu.
Di sisi lain, dia mengakui bahwa saluran pengaduan resmi ke pemerintah masih perlu diperbaiki. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dikabarkan sedang menyiapkan sistem pengaduan khusus yang lebih mudah diakses.
“Nantinya, siapa pun yang punya pulsa atau tidak, bisa menelepon dan mengadukan. Memang saat ini masih berbayar, tapi sedang diusahakan agar tagihannya nanti bisa dialihkan ke BGN,” jelas Ikeu.
Pernyataan Ikeu ini bukan tanpa konteks. Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti tekanan berlapis yang justru membuat banyak pihak bungkam.
Menurut Iman, banyak siswa, guru, bahkan kepala sekolah sebenarnya merasa tertekan. Mereka punya keluhan soal MBG, tapi takut untuk bersuara.
“Anak murid ditekan guru, guru ditekan sekolah. Sekolah mungkin ditekan dinas pendidikan. Lalu, dinas pendidikan sendiri entah ditekan siapa. Ujung-ujungnya, semua diam,” papar Iman.
Jadi, persoalannya ternyata tidak hitam putih. Di satu sisi, ada kekhawatiran soal pembentukan karakter dan efektivitas penyelesaian masalah. Di sisi lain, ada realitas di lapangan di mana saluran pengaduan yang aman dan tanpa tekanan masih terasa jauh dari jangkauan.
Pertanyaannya kini: mana jalan tengah yang paling bijak?
Artikel Terkait
Vinicius dan Camavinga Santai Berbincang Usai Prancis Kalahkan Brasil
Macet Parah Landa Tanjung Bunga Imbas Pensi Smansa 2026 yang Dihadiri Ribuan Penonton
Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts dan Nevis 4-0, Lolos ke Final FIFA Series 2026
Gubernur Sulsel Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Investasi dengan Pejabat AS