Mensos: Digitalisasi Bansos Turunkan Kesalahan Data dari 77% ke 28%

MURIANETWORK.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa tingkat kesalahan data penerima bantuan sosial (bansos) telah menurun secara signifikan. Penurunan ini merupakan hasil dari penerapan sistem digitalisasi bansos yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam acara sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026), yang dihadiri oleh para camat, kepala desa, dan perangkat sosial setempat.

Perbaikan Signifikan dari Data Lama ke DTSEN

Dalam paparannya, Gus Ipul memaparkan perbandingan yang cukup mencolok. Sebelum menggunakan DTSEN, tingkat kesalahan data penerima bansos dinilai sangat tinggi. Ia menyebutkan, dengan data lama, kesalahan mencapai 77 persen. Artinya, sebagian besar masyarakat yang sebenarnya berhak justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

"Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen error. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN error-nya turun tinggal 28 persen," jelas Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.

Angka-angka rinci yang menjadi dasar pernyataan tersebut berasal dari hasil uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kesalahan pengecualian (exclusion error) yang semula 77,7 persen turun drastis menjadi 28,2 persen. Pada Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako), angka tersebut turun dari 70 persen menjadi 17,6 persen.

Mengurangi Penerima yang Tidak Layak

Perbaikan tidak hanya terjadi pada warga yang terlewatkan, tetapi juga pada penyaluran kepada penerima yang tidak memenuhi syarat. Tingkat kesalahan inklusi (inclusion error) untuk PKH berhasil ditekan dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Sementara untuk BPNT, angkanya turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.

Meski capaian ini sudah menggembirakan, Gus Ipul menegaskan bahwa target ke depannya lebih tinggi lagi. Pemerintah bertekad untuk terus menyempurnakan sistem ini.

"Harapannya agar nanti eror-nya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) di bawah 5 persen," ujarnya.

Dinamika Sosial dan Peran Penting Pemerintah Daerah

Menteri Sosial juga bersikap realistis. Ia mengakui bahwa akurasi data 100 persen hampir mustahil dicapai mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus bergerak. Peristiwa seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan fluktuasi ekonomi suatu keluarga merupakan tantangan tersendiri dalam menjaga data tetap mutakhir.

Oleh karena itu, peran aktif pemerintah di tingkat paling dasar menjadi kunci. Gus Ipul menekankan pentingnya keterlibatan RT/RW, kepala desa, lurah, hingga camat dalam melakukan pembaruan data secara berkelanjutan. Keterlambatan melaporkan perubahan, misalnya data kematian, berpotensi menyebabkan bansos tetap disalurkan ke pihak yang tidak tepat.

Meski data nasional dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan, proses pemutakhiran di tingkat desa sebenarnya dapat dilakukan setiap hari. Fleksibilitas inilah yang diharapkan dapat menjaga relevansi data DTSEN.

Ekspansi Program dan Dukungan dari Daerah

Setelah sukses diujicobakan di Banyuwangi, program Digitalisasi Bansos berbasis DTSEN kini diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Program strategis ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPS, hingga Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia," tutur Gus Ipul mengenai rencana ke depannya.

Di Pasuruan, komitmen untuk mendukung program ini langsung disampaikan oleh Wakil Bupati, Shobih Asrori. Ia menegaskan bahwa DTSEN harus dipandang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar kumpulan angka belaka.

"DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur," kata Shobih.

Untuk mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menginstruksikan seluruh jajaran, dari tingkat dinas hingga desa, untuk aktif dalam proses pemutakhiran data secara berkala. Dukungan penuh dari daerah seperti ini dianggap vital untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak.