Euromaidan: Revolusi Rakyat atau Kudeta yang Dikendalikan?

Gelombang protes besar melanda Ukraina di penghujung 2014. Peristiwa yang dikenal sebagai Euromaidan itu bermula cukup sederhana: aksi damai menentang keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang membatalkan penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Bagi banyak warga Ukraina, langkah itu dianggap mengkhianati harapan untuk masa depan yang lebih erat dengan Eropa. Namun, situasi berubah cepat. Respons pemerintah yang diwarnai kekerasan justru memicu amarah. Aksi damai pun berubah menjadi pergolakan rakyat yang menentukan nasib negara.

Di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar. Benarkah ini murni gerakan rakyat yang menginginkan integrasi dengan Barat? Atau jangan-jangan, ini cuma kedok untuk menggulingkan pemimpin yang sah? Banyak yang curiga. Yanukovych dikenal dekat dengan Moskow, dan penolakannya terhadap perjanjian dengan UE dianggap sebagai bukti kesetiaannya pada Rusia. Rakyat yang pro-Eropa jelas tidak mau urusan dalam negeri mereka dicampuri oleh negara tetangga yang besar itu.

Revolusi atau Kudeta: Dua Narasi yang Bertolak Belakang

Dari sudut pandang Barat dan banyak pengamat internasional, Euromaidan adalah revolusi. Sebuah pemberontakan sah melawan rezim korup dan represif. Yanukovych dianggap telah melampaui batas, misalnya dengan memenjarakan rival politiknya, Yulia Tymoshenko, dengan alasan yang dianggap mengada-ada. Tindakan-tindakan semacam itu, ditambah dengan kekerasan terhadap demonstran, bagi mereka menjadi legitimasi untuk menuntut lengsernya sang presiden.

Namun begitu, Kremlin dan pendukungnya punya cerita yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, ini jelas sebuah kudeta. Sebuah makar yang direkayasa oleh kelompok nasionalis sayap kanan di Ukraina, dengan sokongan dana dan pengaruh dari negara-negara Barat. Argumen mereka sederhana: Yanukovych adalah presiden terpilih secara demokratis pada 2010. Menggulingkannya dengan cara kekerasan di jalanan, meski dengan dalih penyalahgunaan kekuasaan, adalah tindakan inkonstitusional.

Lalu, mana yang benar? Untuk menjawabnya, kita perlu sepakat dulu soal definisi kudeta. Ilmuwan politik Samuel Huntington mendefinisikannya sebagai upaya ilegal oleh segelintir elit biasanya dari dalam pemerintahan atau militer untuk merebut kekuasaan dengan memanfaatkan alat-alat negara.

Nah, kalau melihat definisi itu, Euromaidan sulit disebut kudeta. Gerakan ini justru datang dari luar kekuasaan, dari rakyat di jalanan. Tidak ada pejabat tinggi atau jenderal militer yang memimpin atau mendalanginya. Malah, aparat keamanan negara-lah yang digunakan Yanukovych untuk mencoba membungkam suara mereka.

Memang, pihak yang menyebut ini kudeta berargumen bahwa demonstran juga melakukan kekerasan. Mereka menuding ada unsur provokasi dari kelompok garis keras. Tapi, menurut sejumlah saksi dan laporan di lapangan, eskalasi kekerasan justru dipicu oleh tindakan represif aparat. Aksi damai yang semula bisa diredam dengan dialog, justru membesar jadi gelombang amuk massa karena ditanggapi dengan pentungan dan peluru.

Warisan yang Belum Usai

Perdebatan tentang hakikat Euromaidan hingga hari ini belum juga reda. Masing-masing pihak memegang teguh narasinya. Yang satu melihatnya sebagai puncak aspirasi demokratis, yang lain menilainya sebagai konspirasi kotor yang memicu kekacauan.

Terlepas dari itu semua, dampaknya nyata dan terasa hingga sekarang. Euromaidan benar-benar membalikkan peta politik tidak hanya di Ukraina, tapi di seluruh Eropa. Setelah Yanukovych kabur ke Rusia, situasi berubah drastis. Rusia merespons dengan menguasai Krimea dan mendukung pemberontakan di wilayah timur Ukraina. Ketegangan yang dipicu di lapangan Maidan itu akhirnya memuncak menjadi sebuah tragedi besar: invasi penuh Rusia pada 2022. Konflik berdarah yang kemudian menjadi bencana kemanusiaan terburuk di benua Eropa sejak Perang Dunia kedua.