KSAD Minta Media Tak Ekspos Kekurangan Penanganan Bencana, Organisasi Pers Soroti Pembatasan Informasi

Di tengah sorotan tajam terhadap penanganan bencana di Sumatera, pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mencuat. Ia meminta media massa untuk berhenti mengekspos kekurangan pemerintah. Permintaan itu datang justru ketika publik dan organisasi pers ramai membicarakan soal keterbukaan informasi dan dugaan pembatasan pemberitaan di lokasi bencana.

Maruli tak menampik ada banyak kekurangan di lapangan. Hanya saja, menurutnya, lebih baik kekurangan itu disampaikan langsung ke pemerintah atau aparat. "Jangan diekspose lewat media," ujarnya.

Pernyataannya disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Saat ini, prajurit TNI dikerahkan di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk operasi kemanusiaan. Maruli menyebut, tiga anggota TNI bahkan gugur dalam tugas.

"Anggota saya tiga orang meninggal. Ada dua keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya," katanya, dengan nada berat.

Ia tampak kesal dengan penilaian sejumlah pihak yang menyebut kerja pasukannya lamban. Padahal, kata dia, mereka sudah bekerja siang malam, kehujanan, dalam kondisi yang sangat sulit. "Sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya. Kehujanan tengah malam seperti itu, terus dibilangnya lambat," ucap Maruli.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya kerja sama. Pemerintah butuh dukungan media, dan sebaliknya. Ia berharap informasi langsung disampaikan ke TNI untuk perbaikan. "Kita harus kompak semua. Kasihan yang terkena bencana, kondisinya memang rumit," tuturnya.

Namun begitu, di hari yang sama, suara lain muncul dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Mereka menyoroti apa yang disebut sebagai pembatasan informasi bencana secara masif dan sistematis di Sumatera. Menurut KKJ, praktik ini ancam serius bagi kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.