Insiden Ketapang: Pelanggaran WNA China di Tambang Dinilai Tantangan Terhadap Kedaulatan

Foto yang beredar menunjukkan situasi tegang di Ketapang, tapi itu hanya secuil dari kisah yang lebih besar. Insiden penyerangan terhadap prajurit TNI dan karyawan perusahaan oleh sejumlah WNA China di sana bukan cuma bikin geram, tapi juga bikin kita berpikir ulang. Ini lebih dari sekadar keributan di lokasi tambang. Rasanya seperti tamparan telak bagi kedaulatan negara.

Menurut Selamat Ginting, pengamat dari UNAS, masalahnya berlapis. “Izin kerja mereka sudah habis, tapi mereka masih di sini, masih bekerja. Itu pelanggaran hukum pertama,” ujarnya pada Jumat lalu.

“Tapi pelanggaran itu jadi jauh lebih parah ketika mereka berani melukai warga sipil dan aparat dengan senjata. Negara mana pun tak akan membiarkan ini.”

Yang bikin miris, para prajurit dari Batalyon Zeni Tempur 6 itu sama sekali tidak bersenjata. Mereka kalah jumlah dan terpaksa menyelamatkan diri dari hantaman senjata tajam, soft gun, dan benda keras lainnya. Bayangkan saja. Bukan cuma soal pelanggaran imigrasi, ini sudah seperti tantangan terbuka terhadap otoritas kita.

Di sisi lain, kasus ini membuka borok lama: pengawasan tenaga kerja asing yang ternyata masih bolong-bolong, khususnya di sektor pertambangan. Perusahaan yang mempekerjakan mereka patut dipertanyakan. Investasi asing seharusnya mendatangkan kemajuan, bukan malah menebar rasa takut dan konflik di tengah masyarakat.

Nah, sekarang bagaimana? Selamat Ginting menekankan, pemerintah harus tegas. “Hubungan diplomatik jangan sampai mengaburkan pelanggaran hukum oleh individu atau korporasi. Justru dengan penegakan hukum yang jelas, posisi Indonesia sebagai negara berdaulat akan semakin kuat,” tegasnya.

Ia menambahkan, ancaman terhadap keamanan nasional tak selalu datang dari serangan militer konvensional. Kadang datang dari hal-hal seperti ini.

Saat ini, puluhan WNA China yang terlibat sudah diamankan di Kantor Imigrasi Ketapang. Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael, mengonfirmasi hal itu.

“Pemeriksaan sedang dilakukan oleh pihak Imigrasi. Tim dari Pontianak dan pusat juga turun langsung ke lokasi,” kata Jamalulael.

Untuk proses hukum selanjutnya, pihak TNI mempercayakannya sepenuhnya kepada imigrasi dan kepolisian. Langkah yang diharapkan bisa membawa keadilan tanpa tedeng aling-aling.