Healing119 Kebanjiran Aduan, Cermin Krisis Kesehatan Mental yang Semakin Menganga

Kesadaran akan kesehatan mental di Indonesia tampaknya kian menguat. Tapi, di balik itu, ada sisi lain yang mengkhawatirkan. Bisa dibilang, meningkatnya perhatian ini bagai dua sisi mata uang di satu sisi positif, namun sekaligus menandakan potensi masalah yang juga makin besar di tengah masyarakat.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk CERDAS untuk Indonesia: Potret Masalah Perilaku dan Emosional di Indonesia yang dirilis akhir Juni 2025 mengonfirmasi tren ini. Menurut studi mereka, minat orang Indonesia terhadap topik kesehatan mental melonjak, terlihat dari indeks pencarian Google. Peningkatan signifikan pertama kali tercatat di penghujung 2019 dan awal 2020.

“Studi menunjukkan kenaikan pencarian topik kesehatan mental bersamaan dengan kenaikan kata kunci yang berhubungan dengan kesehatan mental, seperti: ‘merasa sendiri’, ‘khawatir’, ‘mudah marah’, ‘pemarah’, ‘cemas’, dan ‘takut,” tulis BPS.

Data lain yang lebih suram datang dari catatan Polri. Angka kasus bunuh diri terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Per 7 November 2025, tercatat 1.270 kasus. Jumlah itu melonjak 106 persen dibandingkan tahun 2021 yang 'hanya' 617 kasus.

Tren peningkatannya konsisten. Pada 2022 naik jadi 899 kasus, lalu melesat ke 1.350 kasus di 2023. Tahun 2024 pun tak berbeda, kasus kembali naik menjadi 1.439 angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Healing119, Upaya Pemerintah Menjawab Jeritan Hati

Menyikapi situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya meluncurkan layanan darurat. Namanya Healing119 ID, resmi beroperasi sejak 31 Juli 2025 lalu.

Untuk keadaan darurat bunuh diri, masyarakat bisa langsung menghubungi nomor 119. Sementara bagi yang butuh curhat dan konseling gratis, tersedia layanan WhatsApp Healing119 ID.

Bagaimana pengalaman menggunakan layanan ini? Kami mencoba menjajalnya.

Percobaan pertama dilakukan pada 18 November. Setelah mengirim pesan, balasan bot datang hampir instan. Kami memilih menu 'Hubungi Konselor'. Prosesnya tak langsung mulus. Butuh waktu tunggu yang cukup panjang, hampir 4,5 jam, sebelum akhirnya terhubung dengan seorang konselor dari RS Marzoeki Mahdi.

Setelah mengisi data, kami mengeluhkan perasaan berat menjalani hidup. Konselor merespons dalam 5-6 menit, memberikan penjelasan dan tips untuk menenangkan diri. Percakapan berlangsung selama 41 menit. Konselor terlihat responsif dan jawabannya cukup mendalam, meski di akhir sesi ada satu pertanyaan kami yang tak sempat terjawab karena waktu habis.

Namun begitu, percobaan kedua sehari kemudian tak semulus yang pertama.

Percobaan Kedua: Antrean Panjang dan Respons yang Lama

Kami menghubungi lagi pada 19 November. Proses awal sama, bot merespons cepat. Tapi setelah itu, diam. Tak ada balasan sama sekali hingga keesokan harinya. Kami bahkan mengirim pesan pengingat tiga kali, tetap nihil.

Baru pada 24 November, kami mendapat respons. Setelah menunggu 17 menit, konselor meminta data diri. Percakapan pun berjalan, meski dengan jeda respons antara 11 hingga 15 menit per balasan. Sesi berakhir di menit ke-43 dengan pesan penutup otomatis karena kami tak membalas dalam 15 menit.

Lantas, apa penyebab keterlambatan ini?

Kemenkes Akui Konselor Terbatas, Aduan Membeludak

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengakui kendala tersebut. Menurutnya, jumlah konselor yang ada belum sebanding dengan membludaknya aduan yang masuk via WhatsApp setiap hari.

"Jumlah konselor yang masih belum sebanding dengan kebutuhan membuat proses respons membutuhkan waktu lebih lama, terutama pada periode ketika lonjakan aduan terjadi secara bersama-sama," terang Imran, Selasa (9/12).

Ia membeberkan data yang cukup mencengangkan. Hingga saat itu, konselor telah menangani sekitar 10.125 pesan WhatsApp. Rata-rata waktu responsnya sekitar 3 jam 45 menit. Setiap hari, layanan ini menerima rata-rata 244 panggilan darurat, 85 pesan WhatsApp, dan dua panggilan via situs web.

Mayoritas pengadu adalah perempuan (72,75%) dari kelompok usia 20–31 tahun. Aduan datang dari 38 provinsi, terbanyak dari Jawa Barat, bahkan ada dua dari Malaysia.

Imran menyatakan komitmen perbaikan, mulai dari memperbaiki sistem, berkoordinasi dengan organisasi profesi, hingga memperluas jejaring. Kemenkes juga punya beberapa program lain, seperti Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) yang telah menjangkau ratusan ribu orang, dan skrining kesehatan gratis.

Menteri Kesehatan Beberkan Angka yang Mencemaskan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam kesempatan terpisah, memberikan gambaran yang lebih luas. Ia mengungkapkan, saat pertama diluncurkan, Healing119 langsung kebanjiran aduan.

"Waktu kita buka yang 119 itu pertama kali kan masuk 100.000-an. Itu ditangani oleh dokter-dokter kesehatan jiwa," ujar Budi di Jakarta, Senin (8/12).

"Ketahuan memang yang paling banyak adalah anxiety dan depression," tambahnya.

Temuan itu sejalan dengan hasil skrining. Yang mengkhawatirkan, Budi menyebut sekitar 0,8-0,9% orang dewasa terdeteksi memiliki persoalan mental. Kelompok paling rentan adalah perempuan di bawah 18 tahun, dengan prevalensi mencapai 5%.

Secara nasional, angkanya jauh lebih besar. Menurut perkiraan Budi, ada sekitar 35 juta masyarakat Indonesia yang bergelut dengan masalah kesehatan mental.

"Jadi kalau di Indonesia tuh seperdelapan ya, kira-kira hampir 35 juta lebih. Selama ini memang yang namanya kesehatan jiwa atau mental disorder ini tidak terdiagnosa dengan cukup baik," ungkapnya.

Data-data itu seperti gambaran buram yang perlahan mulai terlihat jelas. Kesadaran memang tumbuh, tapi jalan untuk penanganan yang memadai ternyata masih sangat panjang.