Dandhy Laksono Ingatkan Pemerintah: Isu Aceh Bukan Lelucon

Dandhy Laksono punya pesan keras untuk pemerintah pusat. Jurnalis investigasi sekaligus pembuat film dokumenter itu mengingatkan agar jangan sekali-kali menganggap enteng Aceh. Jangan main-main.

Dalam sebuah podcast, ia dengan tegas menyanggah anggapan bahwa isu separatisme di Aceh hanyalah lelucon belaka.

"Saya agak kurang setuju dengan teman-teman yang bilang orang Aceh cuma bercanda soal ini. Enggak. Mereka bisa beneran itu," ucap Dandhy.

"Bisa beneran?" tanya pewawancara.

"Iya," tandasnya, tanpa keraguan.

Ia lalu mengajak kita menengok sejarah. "Aceh dalam catatannya enggak pernah main-main. Sudah berapa kali mereka angkat senjata? Tahun 1953, 1976, lalu 1998. Perjanjian Helsinki 2005 cuma memusnahkan 813 pucuk senjata. Sisanya? Masih ada, tersimpan di bawah tanah."

Dandhy melanjutkan dengan nada serius, "Kalau bendera GAM sudah berkibar, itu artinya serius. Karena setelah bendera naik, barang-barang yang terpendam itu pun akan muncul ke permukaan."

Peringatan ini muncul di tengah desakan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana ekologis di Sumatra sebagai 'bencana nasional'. Bagi banyak pihak, langkah itu bukan sekadar formalitas. Ini soal keseriusan. Tanpa status itu, pemerintah pusat dianggap tidak benar-benar peduli, padahal skala kerusakannya disebut-sebut melebihi tsunami Aceh 2004.

Menariknya, mereka yang paling vokal mendesak penetapan status bencana nasional justru mengklaim punya niatan menjaga pemerintahan Prabowo. Argumennya, dengan menunjukkan kepedulian yang tulus, keutuhan NKRI justru akan terjaga. Di sisi lain, kelambanan dianggap bisa memicu ketidakpuasan yang lebih dalam.

Seperti cuitan satu akun yang ramai diperbincangkan, prediksi Indonesia bubar di tahun 2030 dinilai bukan omong kosong. Pemicunya? Bencana ekologis akibat keserakahan, ditambah respons pemerintah yang dianggap lamban dan tidak tegas menetapkan status bencana nasional.

Di lapangan, tensi mulai terasa. Aksi demonstrasi warga Aceh yang mengibarkan bendera putih dan menuntut penetapan status bencana nasional pun mulai merebak. Suara itu kian keras, menunggu jawaban.