APBD DKI 2026 Dipangkas Rp10,54 Triliun, Fokus ke Sampah, Banjir, dan Kemacetan

Jakarta akhirnya mengunci angka untuk anggaran daerahnya di tahun 2026. Nilainya ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Gubernur Pramono Anung pada 23 Desember lalu. Detail teknisnya kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Pergub Nomor 44 Tahun 2025.

Dari total angka itu, Pemerintah Provinsi DKI menargetkan pendapatan daerah bisa menyentuh Rp71,45 triliun. Sementara, penerimaan dari pembiayaan daerah diharapkan menyumbang Rp9,87 triliun. Di sisi pengeluaran, belanja daerah dipatok Rp74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp7,04 triliun.

Lalu, kemana saja uang sebanyak itu akan dialirkan? Pemerintah punya sejumlah prioritas yang mendesak. Mulai dari persoalan sampah yang tak kunjung usai, banjir yang rutin datang, hingga kemacetan yang makin menjadi-jadi. Isu stunting dan kemiskinan juga masuk dalam radar.

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan,”

Demikian penjelasan Pramono Anung melalui sebuah keterangan tertulis yang dikeluarkan Minggu (28/12/2025).

Dalam pernyataannya, Gubernur berjanji akan menyerap anggaran tersebut semaksimal mungkin. Tujuannya jelas: memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,”

tegas Pramono.

Namun begitu, ada satu hal yang mencolok jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggaran 2026 ini ternyata lebih kecil. Cukup signifikan, turun sekitar Rp10,54 triliun dari APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.

Penurunan ini, menurut catatan, terutama disebabkan oleh pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pada 2025, pos ini nilainya Rp26,14 triliun. Tahun depan, anjlok drastis menjadi hanya Rp11,16 triliun. Kontraksi terberat terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang susut hingga Rp14,79 triliun. Situasi ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi eksekusi program-program prioritas yang sudah dicanangkan.