Bandara Khusus Morowali: Gerbang Privilege yang Memupuk Bom Waktu

Debu industri di Morowali itu lengket. Bukan cuma di paru-paru, tapi meresap sampai ke hati para pekerja. Ketidakadilan di sini bukan teori. Ia konkret, berwujud nyata, dan mendarat setiap hari lewat landasan pacu sebuah 'Bandara Khusus'.

Percakapan saya dengan Bang Rendi kali ini terasa lebih berat. Mantan petugas bandara itu kini hidup sunyi. Wajahnya murung. Di tangannya, ponsel menyala menayangkan video kerusuhan lama di sebuah smelter.

"Kamu kira ini cuma salah paham bahasa?" tanyanya, tanpa menunggu jawaban. "Salah. Ini akumulasi. Dan percaya nggak, pemicunya justru berawal dari bandara itu."

Dua Dunia yang Berbeda

Baginya, bandara khusus itu adalah simbol pemisahan yang telanjang.

"Coba bayangkan," Rendi memulai, suaranya rendah.

"Pekerja kita, sebut saja Asep atau Udin, habiskan berjam-jam di kapal laut. Terus naik bus lewat jalan rusak, berdebu. Tidur berdesakan di kosan seadanya. Mereka antre lamaran, tes fisik, tes urin, habis-habisan."

"Sementara itu," nadanya tiba-tek meninggi, "para Tenaga Kerja Asing datang lewat bandara khusus. Disambut bak VIP. Langsung masuk bus ber-AC, dibawa ke mess eksklusif berpagar tinggi. Mereka sama sekali nggak sentuh tanah becek yang diinjak pekerja lokal. Dari sanalah kasta itu terbentuk. Bandara itu gerbang privilege."

Intinya, proses asimilasi terpotong. Para TKA langsung masuk ke 'benteng' perusahaan, minim interaksi dengan kehidupan di luar. Yang tumbuh adalah mentalitas 'kami versus mereka'.

Mimpi Transfer Ilmu yang Melenceng

Alasan resminya sih, TKA dihadirkan untuk Transfer of Knowledge. Asumsinya, para ahli ini akan mengajari pekerja lokal.

"Bulshit," umpat Rendi pelan.

Dia melanjutkan, pengawasan imigrasi di bandara khusus itu longgar. Mungkin sengaja dilonggarkan. "Kita nggak pernah benar-benar tahu kualifikasi mereka. Di kertas tertulis 'Mechanical Engineer', eh di lapangan pegang sekop. Kerja ngangkat barang. Pekerjaan kasar yang mestinya untuk warga lokal, malah diambil."

Nah, di sinilah bara mulai membara. Pekerja lokal melihat orang asing melakukan pekerjaan serupa, skill biasa saja bahkan bahasa Inggris atau Indonesia saja belepotan tapi gajinya bisa 3-4 kali lipat.

"Cemburu itu wajar. Tapi kalau kecemburuan itu dipupuk oleh sistem yang diskriminatif, ya itu undang bencana. Bandara itu memfasilitasi masuknya buruh asing tak terampil yang menyamar, merebut periuk nasi buruh kita."

Gelembung Ekonomi yang Mandek

Ada kerugian lain yang sering terlewat: matinya ekonomi mikro. Logikanya, ribuan orang asing datang, warung makan dan tukang ojek seharusnya kebagian rezeki.

Tapi kenyataannya?

Rendi menghela napas. "Bandara khusus itu juga untuk logistik. Sayur, bumbu, rokok, bahkan minuman mereka, sering diterbangkan langsung via kargo. Mereka hidup dalam gelembung. Makan di kantin sendiri. Duit gaji mereka nggak muter di pasar Morowali, tapi langsung ditransfer ke negara asal."

Yang didapat warga lokal? Debu dan limbah. Sementara 'daging' ekonominya berputar di balik pagar tinggi, disuplai dari jalur udara yang tak tersentuh.

Peringatan yang Harus Didengar

Menutup pembicaraan, Rendi memberi peringatan serius.

"Kerusuhan fisik cuma gejala. Akar penyakitnya adalah negara yang membiarkan dirinya tak berdaya. Gesekan kecil di kantin besok senggolan, teriakan bisa jadi pemicu ledakan besar, karena dendam soal gaji dan perlakuan istimewa sudah menumpuk."

Jika bandara ini terus dibiarkan tanpa kendali ketat, beberapa hal mengerikan bisa terjadi. Pertama, konflik horizontal antara pekerja lokal dan asing akan jadi bom waktu. Kedua, soal kriminalitas lintas batas. Tanpa pengawasan, siapa yang jamin nggak ada buronan atau orang berbahaya menyusup jadi 'buruh'? Ketiga, pelecehan profesi. Insinyur lokal lulusan kampus ternama di sini sering harus tunduk pada 'mandor' asing yang kualifikasinya dipertanyakan, cuma karena dia datang dari negara investor.

Menutup Celah

"Lalu solusinya?" tanya saya.

"Hancurkan eksklusivitas itu," tegas Rendi. "Paksa TKA lewat terminal umum sesekali. Biar imigrasi kita periksa dokumen asli, tatap muka, tanya skill mereka. Yang paling penting, samakan standar. Jangan ada 'karpet merah' di bandara khusus kalau untuk pekerja lokal cuma ada 'karpet bara api'."

Bandara Morowali mungkin infrastruktur vital bagi bisnis. Tapi tanpa transparansi dan keadilan, ia cuma monumen ketimpangan yang menunggu waktu meledak.

Dan saat itu terjadi, jangan tanya siapa salahnya. Tanyakan pada mereka yang memberi izin mendarat tanpa bertanya: "Sebenarnya, siapa kamu, dan apa maumu di tanah kami?"