Setiap ada kabar buruk kekerasan, ketidakadilan, atau tragedi reaksi di linimasa media sosial nyaris bisa ditebak. Ledakan kemarahan, lautan kata simpati, tagar yang berjejalan. Petisi daring ramai-ramai ditandatangani. Suara menuntut keadilan bergema dari segala penjuru. Hanya dalam hitungan jam, sebuah peristiwa bisa berubah jadi obrolan nasional yang menyita perhatian.
Tapi, ada satu pola yang terus berulang, meski jarang benar-benar kita sadari. Begitu isu itu tak lagi menghiasi linimasa, empati publik pun ikut menguap. Perhatian beralih, diskusi mereda. Dan korban? Mereka kembali sendirian menghadapi proses panjang yang melelahkan. Di sinilah masalah utamanya: kepedulian kita seringkali cuma seumur trend.
Ini bukan cuma soal kita yang gampang lupa atau bosan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara kita memaknai empati di era digital. Kepedulian sosial kini lebih ditentukan oleh kecepatan arus informasi, bukan oleh kedalaman pemahaman atau kesadaran moral yang kokoh. Pada dasarnya, empati publik yang bersifat sementara itu tak cukup untuk mendorong perubahan nyata. Bahkan, bisa jadi malah memperpanjang penderitaan.
Logika Media Sosial dan Empati yang Cepat Pudar
Media sosial memang mengubah segalanya. Informasi melesat cepat, reaksi publik pun mengikuti. Sebuah video bisa memicu amarah massal dalam hitungan menit. Di satu sisi, ini membuktikan kita masih punya kepekaan. Namun di sisi lain, kecepatan itu melahirkan empati yang dangkal mudah muncul, mudah pula hilang.
Algoritma media sosial punya logikanya sendiri: yang populer dan ramai dikomentari akan terus diangkat. Isu yang mulai sepi, ya, ditenggelamkan. Akibatnya, empati kita pun terlatih mengikuti arus ini. Kita peduli karena isu itu muncul di layar, bukan karena ada komitmen batin untuk mengawal persoalan sampai tuntas.
Jadinya, empati jadi bersifat reaktif, bukan reflektif. Kita heboh di awal, tapi jarang bertanya lebih jauh: "Gimana kelanjutan kasus ini? Apa korban sudah dapat pendampingan? Apa ada perubahan sistem setelah kegaduhan ini?"
Viral? Itu Hak Istimewa
Nyatanya, tidak semua kasus punya peluang yang sama untuk jadi viral. Banyak sekali peristiwa kekerasan atau pelanggaran HAM yang luput dari sorotan. Mungkin karena tak ada rekaman videonya, tak melibatkan figur publik, atau terjadi di daerah yang jauh dari pusat perhatian media.
Ketimpangan ini punya dampak yang sangat nyata. Kasus yang viral biasanya langsung dapat respons cepat dari aparat. Pernyataan resmi keluar, penyelidikan diumumkan. Sebaliknya, kasus serupa yang tak ramai dibicarakan, jalannya lambat dan nyaris tanpa pengawalan publik.
Menurut data dari beberapa lembaga pendamping korban, mayoritas kasus kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak tak pernah jadi perhatian nasional. Padahal, dampaknya bagi korban sama beratnya. Ini jelas menunjukkan bahwa empati yang bergantung pada viralitas berisiko menciptakan keadilan yang timpang.
Bahaya Empati yang Cuma di Permukaan
Mengunggah kata simpati, memberi komentar dukungan, atau ikut memakai tagar sering dianggap sebagai bentuk empati. Ekspresi ini sah-sah saja, sih. Tapi masalah muncul ketika empati cuma berhenti di simbol. Kita merasa sudah peduli, padahal kontribusi nyatanya hampir nol.
Inilah yang disebut empati simbolik. Ia memberi kepuasan emosional bagi yang melakukannya, tapi belum tentu mengubah keadaan korban. Bahkan, dalam banyak kasus, empati simbolik menjadikan penderitaan orang lain sebagai konsumsi publik sesaat.
Lebih parah lagi, ini bisa jadi beban buat korban. Mereka seolah dipaksa membuka luka di ruang publik demi menjaga agar perhatian tak padam. Dan ketika perhatian itu hilang, korban tak cuma kehilangan dukungan, tapi juga harus menghadapi trauma yang sudah terekspos tadi.
Peran Media: Bukan Cuma Memberitakan, Tapi Mengawal
Media massa punya peran krusial untuk menjaga agar empati publik tak mudah menguap. Sayangnya, pemberitaan kerap terfokus pada fase awal yang sensasional. Proses hukum yang berbelit, pemulihan korban, atau evaluasi kebijakan pascakasus jarang dikawal dengan konsisten.
Logika bisnis media digital yang mengejar klik dan trafik turut memperparah pola ini. Isu baru selalu dianggap lebih menarik daripada perkembangan kasus lama. Padahal, justru di fase-fase berikutnya inilah publik butuh informasi mendalam dan berkelanjutan.
Media bukan sekadar penyampai kabar. Ia juga pengawal kepentingan publik. Konsistensi liputan adalah bentuk empati institusional yang sangat dibutuhkan untuk mendorong akuntabilitas negara.
Negara yang Bergerak Saat Ramai Saja
Empati publik yang temporer sering diikuti respons negara yang sama reaktifnya. Saat tekanan publik tinggi, negara bergerak cepat. Tapi begitu tekanan mereda, komitmennya ikut luntur.
Ini terlihat dari banyaknya kebijakan yang diumumkan saat isu viral, tapi implementasinya lembek di kemudian hari. Perlindungan korban tak bisa bergantung pada seberapa ramai sebuah kasus dibicarakan. Negara harusnya bekerja berdasarkan sistem dan prinsip keadilan, bukan mengikuti arus popularitas.
Kalau empati publik terus jadi satu-satunya pemantik, maka keadilan akan selalu bersifat sementara dan pilih-pilih.
Lalu, Bagaimana Seharusnya Kita Berempati?
Empati sejati itu tak diukur dari seberapa keras kita berteriak di awal, tapi dari seberapa lama kita mau bertahan. Empati yang dewasa menuntut konsistensi, kesabaran, dan keterlibatan yang tak putus di tengah jalan.
Kita perlu menggeser makna empati. Dari sekadar reaksi emosional, menjadi komitmen moral. Ikuti perkembangan kasus, dukung lembaga pendamping korban, dan terus menagih akuntabilitas pada yang berwenang. Itu bentuk empati yang lebih bermakna.
Empati juga berarti memberi ruang bagi korban untuk pulih tanpa terus-menerus dipapar. Tidak semua dukungan harus diumbar di media sosial. Kepedulian yang senyap justru sering kali lebih berdampak.
Agar Empati Tak Cuma Jadi Tren Sesaat
Kalau empati publik cuma bertahan selama trending, ya, keadilan akan selalu ketinggalan. Kita mungkin merasa sudah peduli, tapi sistem tak berubah dan korban tetap berjuang sendirian. Kemarahan kolektif tanpa keberlanjutan cuma akan melahirkan kelelahan sosial, bukan perubahan.
Sudah waktunya kita merawat empati agar tak gampang padam. Media harus konsisten mengawal isu. Negara wajib membangun sistem yang bekerja tanpa menunggu viral. Dan masyarakat perlu melampaui empati simbolik, menuju kepedulian yang betul-betul berkelanjutan.
Empati sejati tak butuh sorotan. Ia bertahan dalam waktu, bekerja dalam kesunyian, dan berani hadir bahkan ketika tak ada satu pun kamera yang merekam. Jika empati kita mampu melampaui tren, di situlah keadulan punya peluang untuk benar-benar tumbuh.
Artikel Terkait
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Kompolnas Jadi Lembaga Independen Pengawas Polri
Harga Emas Galeri24 Naik Rp10.000, UBS Justru Terkoreksi Rp13.000 per Gram
Kajati Sulsel Setujui Penghentian Penuntutan Anggota Polri Terduga Pelaku KDRT Lewat Keadilan Restoratif
Pistons Kalahkan Cavaliers 111-101 di Game 1 Semifinal Wilayah Timur, Cunningham Cetak 32 Poin