Tito Beberkan Aliran Dana dan Bantuan Nyata untuk Korban Bencana Sumatera

Pemerintah pusat dan daerah hadir penuh menangani bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Itulah penegasan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Kehadiran itu bukan sekadar wacana, tapi berupa realisasi nyata mulai dari anggaran, logistik, hingga percepatan pembangunan rumah tetap untuk korban.

Dalam konferensi pers di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat lalu, Tito membeberkan detailnya. Intinya, dana sudah turun. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp268 miliar telah disalurkan ke tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak.

“Anggaran belanja tidak terduga, untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten/kota 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,”

Begitu penjelasan Mendagri. Ia tampak ingin menekankan bahwa dana itu bukan angka di atas kertas, melainkan benar-benar cair dan dipakai di lapangan.

Namun begitu, bantuan tak cuma datang dari pusat. Ada gelombang solidaritas yang cukup menggugah dari sejumlah pemerintah daerah. Tito menyebutkan satu per satu: Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Jawa Timur Rp5 miliar. “Bu Khofifah langsung turun,” ujarnya, menyebut Gubernur Jawa Timur itu.

Masih deret panjang: Sulsel Rp4 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar plus logistik langsung ke Lhokseumawe. Lalu ada Sultra, Sumsel, Banten, Kalteng, dan lainnya. Belum lagi sumbangan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten.

“Total 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi turun langsung ke sana lebih kurang 5 miliar. Jadi lebih kurang 48 miliar,”

Jelasnya. Angka-angka itu, meski terasa teknis, menggambarkan upaya kolektif yang cukup masif.

Di sisi lain, persoalan administrasi warga yang kehilangan dokumen juga tak luput dari perhatian. Sejak 10 Desember lalu, Kemendagri sudah menurunkan sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi. Tugas mereka membantu mempercepat pengurusan KTP atau akta kelahiran yang hilang diterjang bencana.

Soal tempat tinggal, rencananya sudah ada. Mendagri bersama Menteri PUPR dan Menteri Hukum berencana melakukan groundbreaking untuk 2.600 unit hunian tetap. Rinciannya: seribu unit di Aceh, seribu di Sumut, dan enam ratus di Sumbar. Dukungan juga mengalir dari sejumlah yayasan.

“Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,”

janjinya.

Perlu diakui, koordinasi antar kementerian juga berjalan. Tito memberi apresiasi khusus pada Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan. Mereka mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi khusus untuk korban. Pengirimannya digelar dalam beberapa gelombang.

Lalu, bagaimana dengan infrastruktur pemerintahan di tingkat paling bawah? Ternyata, kerusakan juga signifikan. Ada 360 kantor desa rusak ringan dan 25 lainnya rusak berat di tiga provinsi itu. Untuk kerusakan ringan, penanganan pertama akan mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Jika tak mampu, pusat siap mengambil alih. Sementara untuk kerusakan berat, nantinya akan diajukan ke Kementerian PUPR.

Menutup paparannya, Mendagri menyampaikan apresiasi. “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,”

tandasnya. Sebuah penutup yang mencoba menyiratkan bahwa di balik tragedi, ada kerja sama yang patut dicatat.