Tito Beberkan Aliran Dana dan Bantuan Nyata untuk Korban Bencana Sumatera

Di sisi lain, persoalan administrasi warga yang kehilangan dokumen juga tak luput dari perhatian. Sejak 10 Desember lalu, Kemendagri sudah menurunkan sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi. Tugas mereka membantu mempercepat pengurusan KTP atau akta kelahiran yang hilang diterjang bencana.

Soal tempat tinggal, rencananya sudah ada. Mendagri bersama Menteri PUPR dan Menteri Hukum berencana melakukan groundbreaking untuk 2.600 unit hunian tetap. Rinciannya: seribu unit di Aceh, seribu di Sumut, dan enam ratus di Sumbar. Dukungan juga mengalir dari sejumlah yayasan.

“Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,”

janjinya.

Perlu diakui, koordinasi antar kementerian juga berjalan. Tito memberi apresiasi khusus pada Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan. Mereka mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi khusus untuk korban. Pengirimannya digelar dalam beberapa gelombang.

Lalu, bagaimana dengan infrastruktur pemerintahan di tingkat paling bawah? Ternyata, kerusakan juga signifikan. Ada 360 kantor desa rusak ringan dan 25 lainnya rusak berat di tiga provinsi itu. Untuk kerusakan ringan, penanganan pertama akan mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Jika tak mampu, pusat siap mengambil alih. Sementara untuk kerusakan berat, nantinya akan diajukan ke Kementerian PUPR.

Menutup paparannya, Mendagri menyampaikan apresiasi. “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,”

tandasnya. Sebuah penutup yang mencoba menyiratkan bahwa di balik tragedi, ada kerja sama yang patut dicatat.