Bosnia hingga Gaza: Cermin Kelam Perdamaian yang Dipaksakan

Oleh: Nidžara Ahmetašević

Rincian rencana perdamaian untuk Gaza mulai terungkap belakangan ini. Dan bagi saya, yang hidup di Bosnia, ada sesuatu yang sangat familiar. Rasanya seperti déjà vu. Tiga puluh tahun silam, perjanjian serupa dibuat untuk mengakhiri perang di negara saya. Polanya mirip sekali.

Intinya sederhana: serangan dihentikan, tapi kendali justru diambil alih oleh pihak luar. Rencana Gaza itu menjanjikan tata kelola berdasarkan “standar internasional terbaik”. Frasa itu tak asing di telinga kami orang Bosnia. Sudah tiga dekade kami mendengarnya. Lucunya, sampai hari ini tak seorang pun bisa menjelaskan dengan gamblang, apa sih sebenarnya standar terbaik itu?

Yang jelas, setelah perjanjian damai kami diteken, Bosnia berubah. Bukan jadi negara berdaulat, melainkan semacam semi-protektorat. Diatur dari luar demi stabilitas. Kedaulatan rakyat? Nyaris tak ada. Para pengambil keputusan yang sesungguhnya tak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Prosesnya pun sama. Kesepakatan Dayton kala itu dirundingkan di sebuah pangkalan militer AS. Dimediasi diplomat asing. Disepakati para pemimpin pihak bertikai, termasuk perwakilan negara tetangga yang ikut menyulut perang. Rakyat biasa? Kami sama sekali tak dilibatkan. Logika yang persis kini diterapkan pada Gaza: perdamaian dirundingkan tentang suatu rakyat, bukan bersama mereka.

Hasilnya, perjanjian itu melegitimasi pembagian wilayah berdasarkan garis perang. Bosnia terpecah jadi dua entitas: Republika Srpska dan Federasi Bosnia dan Herzegovina. Ditambah satu distrik terpisah, Brčko. Negara pusatnya sangat lemah. Sistem politiknya terfragmentasi, mirip konfederasi.

Secara nominal, kekuasaan ada di Dewan Menteri dan Kepresidenan bergilir tiga orang masing-masing wakil dari tiga kelompok etnis dominan. Tapi konstitusi kami, dasar pemerintahan itu, bukan ditulis rakyat Bosnia. Dokumen itu disusun dalam bahasa Inggris oleh para mediator internasional, lalu diselipkan sebagai lampiran perjanjian. Ironisnya, sampai sekarang tidak ada terjemahan resminya ke dalam bahasa lokal.

Kenyataannya, Dewan Menteri dan Kepresidenan itu bukan pemegang kekuasaan sejati. Kekuasaan nyata ada di tangan komunitas internasional. Mereka mengendalikan segalanya lewat dua lembaga: Kantor Perwakilan Tinggi (OHR) dan Dewan Implementasi Perdamaian (PIC).

Perwakilan Tinggi harusnya dari kalangan politisi Eropa punya wewenang luar biasa. Bisa memberlakukan atau membatalkan undang-undang. Bahkan memberhentikan pejabat terpilih, tanpa memberi mereka ruang untuk membela diri. Selama ini, kami rakyat Bosnia tak pernah benar-benar paham: kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk menduduki posisi super berkuasa tapi tak bisa dimintai pertanggungjawaban ini?

Sementara PIC, yang beranggotakan 55 perwakilan pemerintah dan organisasi internasional macam OSCE, NATO, dan Uni Eropa, mirip dengan “Dewan Perdamaian” yang diusulkan untuk Gaza. Mereka mengawasi kerja Perwakilan Tinggi. Keputusannya didikte kepentingan masing-masing anggota, lalu diumumkan ke publik lewat pernyataan media. Tak ada ruang untuk mempertanyakan. Jurnalis pun tak bisa mewawancarai anggota PIC.

Nah, badan-badan yang direncanakan untuk Gaza punya kemiripan mencolok dalam hal lepas dari akuntabilitas. Ada Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump, yang keanggotaannya bisa “dibeli” dengan satu miliar dolar AS. Lalu ada dua dewan eksekutif: satu isinya pejabat dan pengusaha AS, satunya lagi pejabat Barat dan regional. Tugas mereka mengawasi pemerintahan lokal, beroperasi di atas otoritas domestik sambil klaim netral dan ahli. Terakhir, ada pemerintahan teknokrat berisi “warga Palestina berkualifikasi dan pakar internasional” yang akan mengelola Gaza sehari-hari.

Di Bosnia, sistem kendali asing ini bertahan bukan cuma karena dominasi pihak luar, tapi juga karena kepatuhan elite lokal. Komunitas internasional konsisten mendukung aktor politik yang mau menjaga status quo, sebagai imbalan akses kekuasaan. Hasilnya? Stagnasi dihargai, perubahan sistematis dihukum. Masyarakat sipil jadi bergantung pada donor tampak aktif, tapi pada akhirnya bisa dikendalikan dari luar.

Maka, wajar jika kritik terhadap komunitas internasional di Bosnia sering dibingkai sebagai ancaman bagi perdamaian. Dulu, OHR pernah membungkam sejumlah media yang vokal. Tahun 1997, misalnya, pasukan NATO diminta menghentikan siaran lembaga penyiaran publik Republika Srpska. Alasannya, OHR ingin memastikan “norma internasional tentang profesionalisme media” ditegakkan.

Logika semacam ini masih hidup sampai sekarang.

Dalam pidato video Desember lalu, Perwakilan Tinggi saat ini, Christian Schmidt dari Jerman, memperingatkan, “sebagian orang hari ini menunjuk jari kepada komunitas internasional dan para wakilnya, sambil menolak mengingat bahwa tanpa intervensi internasional betapapun terlambatnya Bosnia dan Herzegovina akan terjerumus ke dalam kekacauan dan keputusasaan.”

Ia menyebut Dayton sebagai “dasar bagi masa depan”, meski “bukan masa depan itu sendiri”. Pidatonya ditutup dengan seruan samar untuk “bertindak”, bukan “mengeluh”. Tapi siapa yang harus bertindak, dan bagaimana caranya? Itu tidak dijelaskan.

Tapi Bosnia bukan cuma cerita pasrah. Ada juga perlawanan. Tahun 2014, ketidakpuasan meledak. Bermula di Tuzla, lalu menyebar ke lebih dari 20 kota dalam hitungan hari. Para pekerja memimpin demo. Warga menduduki ruang publik, menggelar majelis terbuka, merumuskan tuntutan politik. Untuk sejenak, kami merasakan demokrasi di luar kerangka kendali asing yang selama ini membelenggu.

Responsnya? Represi. Pembungkaman. Pengabaian. Komunitas internasional cuma menonton. Saat protes akhirnya mereda karena tekanan politik dan kelelahan, tidak ada perubahan institusional yang mengikuti.

Protesnya berhenti, tapi jejaknya masih tertinggal. Terutama dalam bentuk grafiti di gedung-gedung pemerintahan. Mungkin yang paling terkenal ada di fasad Gedung Kanton Sarajevo, bertuliskan: “Mereka yang menabur kelaparan akan menuai kemarahan.”

Setelah itu, yang terjadi adalah eksodus massal. Hampir setengah juta orang meninggalkan Bosnia sejak 2014. Banyak lainnya antre menunggu kesempatan pergi. Sementara itu, nasionalisme dulu ideologi masa perang kini jadi alat pemerintahan. Dipakai elite lokal, dan ditoleransi, bahkan distabilkan, oleh komunitas internasional.

Seperti ditulis Gorana Mlinarević dan Nela Porobić dalam publikasi mereka, perdamaian “tidak dimulai dan tidak berakhir dengan penandatanganan sebuah perjanjian damai”. Perdamaian yang dipaksakan di Bosnia telah membebani kehidupan politik, ekonomi, dan sosialnya selama puluhan tahun. Beban serupa kini membayangi Gaza.

Kalau ditanya, apakah perjanjian damai Bosnia sukses? Kebanyakan orang di sini akan bilang iya, karena perang berhenti. Itu benar. Tapi perdamaian yang cuma menghentikan kekerasan, tanpa memberi ruang bagi kebebasan dan martabat, bukanlah perdamaian sejati.

Perdamaian yang dipaksakan dari atas menciptakan stabilitas tanpa keadilan. Pemerintahan tanpa demokrasi. Bosnia sebagai semi-protektorat harusnya jadi peringatan, bukan model. Perdamaian dan demokrasi tak mungkin hidup tanpa partisipasi rakyat. Tanpa menghargai kehendak mereka. Sayangnya, “standar internasional terbaik” justru sering mengabaikan hal ini.

Bosnia tak boleh terulang. Gaza harus ditangani dengan cara berbeda. Itu mungkin, tapi hanya jika rakyat Gaza dan warga Palestina lainnya dilibatkan secara sungg-sungguh. Mereka harus punya kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Nidžara Ahmetašević adalah seorang jurnalis, akademisi, dan aktivis. Ia menulis The Media as a Tool of International Intervention: House of Cards dan turut menulis studi Repackaging Imperialism: The EU-IOM Border Regime in the Balkans. Ia tinggal dan bekerja di Sarajevo.