Bosnia hingga Gaza: Cermin Kelam Perdamaian yang Dipaksakan

Oleh: Nidžara Ahmetašević

Rincian rencana perdamaian untuk Gaza mulai terungkap belakangan ini. Dan bagi saya, yang hidup di Bosnia, ada sesuatu yang sangat familiar. Rasanya seperti déjà vu. Tiga puluh tahun silam, perjanjian serupa dibuat untuk mengakhiri perang di negara saya. Polanya mirip sekali.

Intinya sederhana: serangan dihentikan, tapi kendali justru diambil alih oleh pihak luar. Rencana Gaza itu menjanjikan tata kelola berdasarkan “standar internasional terbaik”. Frasa itu tak asing di telinga kami orang Bosnia. Sudah tiga dekade kami mendengarnya. Lucunya, sampai hari ini tak seorang pun bisa menjelaskan dengan gamblang, apa sih sebenarnya standar terbaik itu?

Yang jelas, setelah perjanjian damai kami diteken, Bosnia berubah. Bukan jadi negara berdaulat, melainkan semacam semi-protektorat. Diatur dari luar demi stabilitas. Kedaulatan rakyat? Nyaris tak ada. Para pengambil keputusan yang sesungguhnya tak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Prosesnya pun sama. Kesepakatan Dayton kala itu dirundingkan di sebuah pangkalan militer AS. Dimediasi diplomat asing. Disepakati para pemimpin pihak bertikai, termasuk perwakilan negara tetangga yang ikut menyulut perang. Rakyat biasa? Kami sama sekali tak dilibatkan. Logika yang persis kini diterapkan pada Gaza: perdamaian dirundingkan tentang suatu rakyat, bukan bersama mereka.

Hasilnya, perjanjian itu melegitimasi pembagian wilayah berdasarkan garis perang. Bosnia terpecah jadi dua entitas: Republika Srpska dan Federasi Bosnia dan Herzegovina. Ditambah satu distrik terpisah, Brčko. Negara pusatnya sangat lemah. Sistem politiknya terfragmentasi, mirip konfederasi.

Secara nominal, kekuasaan ada di Dewan Menteri dan Kepresidenan bergilir tiga orang masing-masing wakil dari tiga kelompok etnis dominan. Tapi konstitusi kami, dasar pemerintahan itu, bukan ditulis rakyat Bosnia. Dokumen itu disusun dalam bahasa Inggris oleh para mediator internasional, lalu diselipkan sebagai lampiran perjanjian. Ironisnya, sampai sekarang tidak ada terjemahan resminya ke dalam bahasa lokal.

Kenyataannya, Dewan Menteri dan Kepresidenan itu bukan pemegang kekuasaan sejati. Kekuasaan nyata ada di tangan komunitas internasional. Mereka mengendalikan segalanya lewat dua lembaga: Kantor Perwakilan Tinggi (OHR) dan Dewan Implementasi Perdamaian (PIC).

Perwakilan Tinggi harusnya dari kalangan politisi Eropa punya wewenang luar biasa. Bisa memberlakukan atau membatalkan undang-undang. Bahkan memberhentikan pejabat terpilih, tanpa memberi mereka ruang untuk membela diri. Selama ini, kami rakyat Bosnia tak pernah benar-benar paham: kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk menduduki posisi super berkuasa tapi tak bisa dimintai pertanggungjawaban ini?

Sementara PIC, yang beranggotakan 55 perwakilan pemerintah dan organisasi internasional macam OSCE, NATO, dan Uni Eropa, mirip dengan “Dewan Perdamaian” yang diusulkan untuk Gaza. Mereka mengawasi kerja Perwakilan Tinggi. Keputusannya didikte kepentingan masing-masing anggota, lalu diumumkan ke publik lewat pernyataan media. Tak ada ruang untuk mempertanyakan. Jurnalis pun tak bisa mewawancarai anggota PIC.

Nah, badan-badan yang direncanakan untuk Gaza punya kemiripan mencolok dalam hal lepas dari akuntabilitas. Ada Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump, yang keanggotaannya bisa “dibeli” dengan satu miliar dolar AS. Lalu ada dua dewan eksekutif: satu isinya pejabat dan pengusaha AS, satunya lagi pejabat Barat dan regional. Tugas mereka mengawasi pemerintahan lokal, beroperasi di atas otoritas domestik sambil klaim netral dan ahli. Terakhir, ada pemerintahan teknokrat berisi “warga Palestina berkualifikasi dan pakar internasional” yang akan mengelola Gaza sehari-hari.

Di Bosnia, sistem kendali asing ini bertahan bukan cuma karena dominasi pihak luar, tapi juga karena kepatuhan elite lokal. Komunitas internasional konsisten mendukung aktor politik yang mau menjaga status quo, sebagai imbalan akses kekuasaan. Hasilnya? Stagnasi dihargai, perubahan sistematis dihukum. Masyarakat sipil jadi bergantung pada donor tampak aktif, tapi pada akhirnya bisa dikendalikan dari luar.

Maka, wajar jika kritik terhadap komunitas internasional di Bosnia sering dibingkai sebagai ancaman bagi perdamaian. Dulu, OHR pernah membungkam sejumlah media yang vokal. Tahun 1997, misalnya, pasukan NATO diminta menghentikan siaran lembaga penyiaran publik Republika Srpska. Alasannya, OHR ingin memastikan “norma internasional tentang profesionalisme media” ditegakkan.