Di ruang rapat Bappenas, Jakarta, Selasa lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya pesan penting untuk para pemimpin daerah Papua. Ia meminta agar Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk 2025–2029 jadi acuan utama saat mereka menyusun RKPD. Tapi ini bukan sekadar perintah.
Menariknya, desain besar ini justru membuka pintu lebar-lebar untuk masukan dari para gubernur, bupati, dan wali kota di sana. Tito ingin mereka semua terlibat aktif.
“Tolong Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa memberikan feedback,” ujarnya.
“Apakah ada yang tidak sepakat, ada yang enggak setuju, ada yang setuju atau ide baru,” jelas Mendagri dalam Peluncuran RAPPP itu.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Menurut Tito, banyak kepala daerah di Papua yang baru saja dilantik. Sementara dokumen RAPPP sebelumnya disusun dengan melibatkan pejabat lama. Jadi, menghimpun pandangan baru menjadi sebuah keharusan. Ia khawatir, program yang sifatnya ‘dari atas’ alias top down seringkali kurang pas dengan kondisi riil di lapangan.
“Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top down, kadang-kadang program yang top down belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing,” tegasnya.
Karena itulah, sosialisasi poin-poin krusial RAPPP ke seluruh kepala daerah Papua mutlak diperlukan. Baru setelah paham, mereka bisa memberi masukan yang berbobot.
Artikel Terkait
Lima Kios di Kalideres Hangus Diterjang Si Jago Merah
Tiga ABK Masih Hilang, Pencarian Intensif Dilanjutkan di Laut Jawa
Ketika Masa Kecil Tak Lagi Ringan: Beban yang Tak Kasat Mata di Pundak Generasi Muda
Tito Soroti Harmonisasi Program, Kunci Pembangunan Papua Tak Lagi Tersendat