Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Papua Kritisi Rencana Pembangunan 2025-2029

Di ruang rapat Bappenas, Jakarta, Selasa lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya pesan penting untuk para pemimpin daerah Papua. Ia meminta agar Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk 2025–2029 jadi acuan utama saat mereka menyusun RKPD. Tapi ini bukan sekadar perintah.

Menariknya, desain besar ini justru membuka pintu lebar-lebar untuk masukan dari para gubernur, bupati, dan wali kota di sana. Tito ingin mereka semua terlibat aktif.

“Tolong Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa memberikan feedback,” ujarnya.

“Apakah ada yang tidak sepakat, ada yang enggak setuju, ada yang setuju atau ide baru,” jelas Mendagri dalam Peluncuran RAPPP itu.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Menurut Tito, banyak kepala daerah di Papua yang baru saja dilantik. Sementara dokumen RAPPP sebelumnya disusun dengan melibatkan pejabat lama. Jadi, menghimpun pandangan baru menjadi sebuah keharusan. Ia khawatir, program yang sifatnya ‘dari atas’ alias top down seringkali kurang pas dengan kondisi riil di lapangan.

“Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top down, kadang-kadang program yang top down belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing,” tegasnya.

Karena itulah, sosialisasi poin-poin krusial RAPPP ke seluruh kepala daerah Papua mutlak diperlukan. Baru setelah paham, mereka bisa memberi masukan yang berbobot.

Di sisi lain, Tito tak lupa memberikan apresiasi. Ia menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan RAPPP. Soalnya, membangun Papua butuh kerja sama dan keselarasan yang solid antara pusat dan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri PPN/[Kepala] Bappenas dan tim yang telah bekerja keras menyusun grand design ini,” ucapnya.

Nantinya, dokumen ini juga akan jadi panduan bagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite inilah yang akan mengawal pelaksanaan pembangunan di tanah Papua.

“Karena itu Bapak Presiden menginginkan ada satu instrumen beliau untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas program itu jalan [atau] tidak di lapangan,” imbuh Tito.

Pembentukan komite itu, baginya, adalah bukti nyata komitmen pemerintah. Upaya percepatan pembangunan di Papua memang dilakukan lewat berbagai cara. Salah satunya, ya, dengan membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah tersebut.

Acara peluncuran itu sendiri dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Tampak hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, para kepala daerah se-Papua, serta perwakilan dari Komite Eksekutif dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).