Bandara Morowali dan Kembalinya Bayang Dwifungsi

Negara dalam Negara: Kisah Bandara Morowali dan Bayang-bayang Dwifungsi

Isu bandara "ilegal" di kawasan industri Morowali bukan lagi sekadar rumor. Ia telah membuka kembali perdebatan panas tentang sejauh mana kedaulatan negara kita benar-benar tegak. Fenomena ini, bagi banyak pengamat, adalah bukti nyata. Praktik "negara dalam negara" ternyata bukan isapan jembol belaka, melainkan persoalan konkret yang menganga dan butuh solusi.

Melalui kanal Indonesia Today, Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo memberikan analisisnya yang cukup menohok. Ia membeberkan sebuah ironi yang menurutnya mengganggu. Di lapangan, purnawirawan tinggi justru berkecimpung di bisnis-bisnis yang bersinggungan dengan wilayah strategis. Sementara itu, di sisi lain, tak sedikit perwira aktif TNI dan Polri yang masih menduduki kursi jabatan sipil. Padahal, semangat reformasi seharusnya memisahkan ranah itu.

"Ironis. Pensiunan masuk ke dunia bisnis strategis, sementara tentara aktif justru masuk ke ranah sipil. Ini anomali serius dalam sistem ketatanegaraan kita,"

tegas Tri Tamtomo, Selasa lalu.

Baginya, bandara yang lepas dari kendali penuh otoritas negara itu adalah simbol. Simbol betapa lemahnya kontrol kita terhadap aset-aset vital. Lalu lintas orang dan barang bisa mengalir tanpa pengawasan ketat, sebuah situasi yang jelas membahayakan kedaulatan.

Namun begitu, persoalan tak berhenti di Morowali. Tri Tamtomo juga menyoroti penanganan bencana di Sumatera yang dinilai banyak pihak sebagai blunder. Ia menghubungkannya dengan fakta bahwa pimpinan lembaga penanggulangan bencana tersebut masih dijabat jenderal aktif. Inilah yang memunculkan kekhawatiran lama: apakah dwifungsi perlahan-lahan bangkit lagi dengan wajah baru?

Reformasi, ia tegaskan, harus berjalan kompak. Reformasi Polri tak akan berarti banyak tanpa diikuti perubahan konsisten di tubuh TNI. Langkah paling mendesak? Menghentikan penempatan personel aktif di jabatan sipil. Kecuali mereka sudah pensiun atau mengundurkan diri, sesuai janji reformasi 98.

"Kalau ini dibiarkan, kita sedang berjalan mundur. Profesionalisme TNI-Polri akan terkikis, dan demokrasi menjadi taruhannya,"

ujarnya.

Analisis ini tentu memantik diskusi. Ruang publik kembali ramai mempertanyakan konsistensi negara dalam menjaga batas yang tegas antara sipil dan militer. Publik kini menunggu. Menunggu sikap tegas pemerintah dan DPR. Agenda reformasi sektor keamanan tak boleh mandek jadi jargon. Ia harus dijalankan, demi kedaulatan dan demokrasi yang kita cita-citakan bersama.