Prabowo Tegaskan di Sidang Kabinet: Korporasi Tak Boleh Kalahkan Negara

Di tengah Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan peringatan keras. Intinya sederhana namun tegas: negara harus tetap berdaulat. Tak boleh ada korporasi, sebesar apapun, yang posisinya malah mengalahkan negara.

Menurut Prabowo, prinsip ini bukanlah hal baru. Landasannya sudah jelas tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. “Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara,” tegasnya.

“Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara.”

Pernyataan itu ia sampaikan dengan nada yang cukup lantang, mengingatkan semua yang hadir tentang fondasi konstitusional kita. Ia pun mengutip bunyi ayat pertama pasal tersebut: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dari sanalah, menurut penilaiannya, korporasi harus tunduk pada negara.

Prabowo kemudian merinci isi pasal itu lebih jauh. Ayat kedua menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu, ayat ketiga menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat keempat berbicara tentang penyelenggaraan perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan. Sementara ayat kelima mengatur hal teknis, bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

“Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rombak,” tekan Prabowo. “Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.”

Ia tak berhenti di situ. Prabowo juga menyoroti praktik di negara lain. Menurut pengamatannya, banyak negara justru menerapkan aturan yang lebih ketat dan keras dibanding Indonesia. Dan hasilnya? Cukup signifikan.

“Mereka semua punya semacam ini, malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini, ekonominya benar-benar drastis meningkat,” tuturnya.

Pesan yang disampaikan jelas: kedaulatan ekonomi bukan sekadar wacana. Itu adalah mandat konstitusi yang harus dijalankan, tanpa tawar-menawar dengan kepentingan korporasi mana pun.