Ketika Sampah Menggunung di Tangsel, Satu RW Ini Punya Solusi Mandiri

Gunungan Sampah dan Solusi Swasta di Tengah Krisis Tangsel

Krisis sampah melanda Tangerang Selatan. Di sejumlah titik seperti Ciputat dan Jalan Raya Serpong, tumpukan sampah terlihat menggunung. Keadaan ini sudah berlangsung hampir seminggu, dan volumenya makin hari makin bertambah saja. Banyak warga yang geram, karena sampah mereka tak kunjung diangkut oleh petugas dari pemkot.

Namun begitu, suasana di RW 9, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, tampak berbeda. Sampah di sana tidak menumpuk. Rahasianya? Mereka tak sepenuhnya bergantung pada layanan pemerintah daerah.

Sejak Oktober tahun lalu, lingkungan ini sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengangkut sampah dari 182 kepala keluarga.

“Kami menggunakan alternatif pihak swasta, tetapi kita tentu saja tidak bisa membuang semuanya ke pihak swasta,” ujar Maulana Putra, Ketua RW 9, saat dihubungi Senin (15/12).

“Jadi sampah-sampah itu sudah dipilah sampah plastiknya kemudian sebagian komposnya untuk kompos sampah organik,” lanjutnya.

Menurut Maulana, residu atau sisa sampah yang benar-benar harus dibuang ternyata cukup besar, mencapai 70-80 persen. Hanya 10-20 persen saja yang bisa mereka kelola sendiri di lingkungan. Sisanya, ya, itulah yang diserahkan ke pihak swasta.

Kuncinya ada pada pengelolaan mandiri. Di RW 9, program bank sampah sudah berjalan. Sampah plastik dan minyak goreng bekas dikumpulkan. Ada juga kelompok khusus yang menangani sampah organik untuk dijadikan kompos. Baru setelah dipilah-pilah, sisa yang tak terkelola diambil oleh mitra swasta mereka dua kali seminggu.

Maulana menekankan, sebelum memutuskan bekerja sama, mereka pastikan dulu kemana sampah itu akan dibawa. Mereka tak mau asal pindah tangan.

“Nah pihak swasta ini memang kelola lagi, seperti kami pilah-pilah lagi. Sebagian memang di TPA Cipeucang, sebagian lagi di TPA di luar Tangerang Selatan, salah satunya di Bogor,” jelasnya.

Dengan cara ini, warga RW 9 punya opsi lain selain mengandalkan pemkot. Yang menarik, meski menggunakan jasa berbayar, iuran warga tidak serta-merta naik. Maulana mengalokasikan biayanya dari pos anggaran lain di kas RW selama masih memungkinkan.

“Idealnya memang harusnya naik sekitar 25% dari iuran, tapi selama masih bisa dialokasikan dari pos anggaran lain, jadi kami tidak membebankan kenaikan ke warga,” katanya.

“Memang seyogyanya kalau sudah normal kami mungkin akan kembali lagi, sesuai instruksi atau arahan pimpinan. Jadi sementara kami memiliki alternatif-alternatif tersebut,” tambah Maulana.

Upaya pengelolaan sampah mandiri ini ternyata membawa hasil yang cukup membanggakan. Tak cuma bebas dari tumpukan sampah, RW 9 juga menyabet beberapa penghargaan di tingkat kota, seperti Juara 1 Kelompok Wanita Tani, Juara 3 Taman Obat Keluarga, Juara 2 Green and Clean, dan ditetapkan sebagai titik pantau Adipura untuk kategori Perumahan.

“Sebelumnya kita enggak ada masalah karena kita udah siap sebelumnya,” pungkas Maulana. Di tengah krisis yang melanda, persiapan dan inisiatif mandiri rupanya jadi penyelamat.