Ancaman Pisah dari NKRI Menggantung, Nias Tertekan Usai Bencana dan Kelambanan Pusat

Di sisi lain, tekanan juga datang dari elemen masyarakat. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana sudah berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut. Mereka menuntut hal serupa.

Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, menyoroti anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprovsu yang disebut-sebut semula Rp843 miliar, namun kini menyusut drastis.

“Ke mana sisa dana Rp843 miliar itu? Ini harus diusut. Di sisi lain, pemerintah daerah jelas tidak lagi punya anggaran memadai,” tegas Lamsiang didampingi Koordinator Lapangan, Johan Merdeka.

Mereka mendesak DPRD Sumut segera meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional. “Korban meninggal sudah ribuan dan masih ada yang hilang. Tapi belum ada sikap tegas dari pemerintah pusat. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.

Namun begitu, Laoli menegaskan bahwa ancaman pemisahan wilayah itu bukan tujuan. Itu cuma peringatan keras, sebuah jeritan supaya Jakarta segera bergerak.

“Jika negara terus abai, maka jangan salahkan masyarakat Nias jika mengambil sikap politik yang lebih keras,” pungkasnya. Ancaman itu menggantung, menunggu respons yang konkret dari ibu kota.