Warisan Ottoman dan Janji yang Terbelah: Akar Konflik Modern di Timur Tengah

Pada abad keenam belas, Kesultanan Ottoman mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya membentang luas, dari Anatolia hingga Balkan, lalu merambah ke Timur Tengah mencakup Syam, Mesopotamia, hingga ujung semenanjung Arab. Dinasti Islam terbesar ini sempat menjadi simbol otoritas dan stabilitas yang luar biasa, mengintegrasikan beragam suku dan agama di bawah satu payung kekhalifahan. Tapi semua kisah besar punya awal dan akhir. Banyak yang mencatat, penaklukan Konstantinopel di tahun 1453 menjadi titik balik monumental yang mengubah segalanya.

Namun begitu, menjelang akhir abad ke-19, situasi berubah drastis. Perilaku politik para penguasa yang otoriter dan represif memicu gelombang kritik tajam dari dalam. Dinasti itu mulai terombang-ambing di ambang kehancuran, baik secara moral maupun politik.

Lalu datanglah intervensi dari kekuatan Barat. Mereka punya segalanya superioritas militer, kekuatan ekonomi, hingga keunggulan intelektual. Tekanan mereka melemahkan otonomi Ottoman secara bertahap, perlahan tapi pasti. Keputusan fatal akhirnya diambil: berpihak pada Blok Sentral dalam Perang Dunia I. Kekalahan total dalam perang itu benar-benar mengakhiri segalanya. Kekuasaan Ottoman di Timur Tengah runtuh, wilayahnya dibagi-bagi paksa, dan tamatlah riwayat dinasti yang telah berkuasa enam abad lamanya.

Pasca-kekalahan, peta geopolitik kawasan dirombak total. Lewat serangkaian perjanjian ada yang rahasia, ada yang formal nasib wilayah bekas Ottoman ditentukan. Ambil contoh Perjanjian Sykes-Picot. Rencana pembagian itu kemudian dilegalkan dalam Konferensi San Remo tahun 1920, melahirkan Sistem Mandat di bawah Liga Bangsa-Bangsa.

Hasilnya? Enam entitas politik baru muncul: Turki, Syria, Lebanon, Palestina, Iraq, dan Trans-Yordania. Inggris dapat mandat atas Palestina dan Irak. Prancis menguasai Syria dan Lebanon. Pembagian yang serba artifisial ini, yang jelas mengutamakan kepentingan kolonial, langsung menciptakan defisit demokrasi. Perkembangan politik independen dan partisipasi lokal pun terhambat.

Di tengah skema pembagian itu, muncullah sebuah deklarasi yang kelak menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Namanya Deklarasi Balfour, dikeluarkan tahun 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour. Isinya menjanjikan dukungan untuk pendirian "rumah nasional bagi kaum Yahudi" di Palestina.

Janji ini ternyata bertabrakan frontal dengan janji lain yang sebelumnya diberikan Inggris kepada pemimpin Arab, seperti Sharif Husayn. Imbalan dukungan melawan Ottoman tiba-tuba berhadapan dengan rencana lain. Kontradiksi inilah yang jadi sumbu utama ketidakpercayaan dan perpecahan di kemudian hari.

Deklarasi Balfour akhirnya terwujud di tahun 1948, dengan berdirinya Negara Israel. Reaksinya bisa ditebak: penolakan keras. Negara-negara Arab yang baru merdeka langsung melancarkan perang.