Warisan Ottoman dan Janji yang Terbelah: Akar Konflik Modern di Timur Tengah

Pada abad keenam belas, Kesultanan Ottoman mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya membentang luas, dari Anatolia hingga Balkan, lalu merambah ke Timur Tengah mencakup Syam, Mesopotamia, hingga ujung semenanjung Arab. Dinasti Islam terbesar ini sempat menjadi simbol otoritas dan stabilitas yang luar biasa, mengintegrasikan beragam suku dan agama di bawah satu payung kekhalifahan. Tapi semua kisah besar punya awal dan akhir. Banyak yang mencatat, penaklukan Konstantinopel di tahun 1453 menjadi titik balik monumental yang mengubah segalanya.

Namun begitu, menjelang akhir abad ke-19, situasi berubah drastis. Perilaku politik para penguasa yang otoriter dan represif memicu gelombang kritik tajam dari dalam. Dinasti itu mulai terombang-ambing di ambang kehancuran, baik secara moral maupun politik.

Lalu datanglah intervensi dari kekuatan Barat. Mereka punya segalanya superioritas militer, kekuatan ekonomi, hingga keunggulan intelektual. Tekanan mereka melemahkan otonomi Ottoman secara bertahap, perlahan tapi pasti. Keputusan fatal akhirnya diambil: berpihak pada Blok Sentral dalam Perang Dunia I. Kekalahan total dalam perang itu benar-benar mengakhiri segalanya. Kekuasaan Ottoman di Timur Tengah runtuh, wilayahnya dibagi-bagi paksa, dan tamatlah riwayat dinasti yang telah berkuasa enam abad lamanya.

Pasca-kekalahan, peta geopolitik kawasan dirombak total. Lewat serangkaian perjanjian ada yang rahasia, ada yang formal nasib wilayah bekas Ottoman ditentukan. Ambil contoh Perjanjian Sykes-Picot. Rencana pembagian itu kemudian dilegalkan dalam Konferensi San Remo tahun 1920, melahirkan Sistem Mandat di bawah Liga Bangsa-Bangsa.

Hasilnya? Enam entitas politik baru muncul: Turki, Syria, Lebanon, Palestina, Iraq, dan Trans-Yordania. Inggris dapat mandat atas Palestina dan Irak. Prancis menguasai Syria dan Lebanon. Pembagian yang serba artifisial ini, yang jelas mengutamakan kepentingan kolonial, langsung menciptakan defisit demokrasi. Perkembangan politik independen dan partisipasi lokal pun terhambat.

Di tengah skema pembagian itu, muncullah sebuah deklarasi yang kelak menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Namanya Deklarasi Balfour, dikeluarkan tahun 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour. Isinya menjanjikan dukungan untuk pendirian "rumah nasional bagi kaum Yahudi" di Palestina.

Janji ini ternyata bertabrakan frontal dengan janji lain yang sebelumnya diberikan Inggris kepada pemimpin Arab, seperti Sharif Husayn. Imbalan dukungan melawan Ottoman tiba-tuba berhadapan dengan rencana lain. Kontradiksi inilah yang jadi sumbu utama ketidakpercayaan dan perpecahan di kemudian hari.

Deklarasi Balfour akhirnya terwujud di tahun 1948, dengan berdirinya Negara Israel. Reaksinya bisa ditebak: penolakan keras. Negara-negara Arab yang baru merdeka langsung melancarkan perang.

Kekalahan Arab dalam perang itu yang oleh bangsa Palestina disebut Nakba atau Malapetaka berakibat fatal. Israel mengambil alih wilayah lebih luas, sementara ratusan ribu warga Palestina mengungsi, menciptakan masalah pengungsi yang tak kunjung usai hingga sekarang. Konsepsi awal di kalangan Arab pun jelas: menolak total eksistensi Israel.

Penolakan itu makin mengeras setelah kekalahan telak di Perang Enam Hari 1967. Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan wilayah strategis lainnya. Merespons ini, Liga Arab bersikap tegas.

Dalam pertemuan di Khartoum, mereka mengadopsi prinsip Tiga "Tidak": tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Prinsip itu jadi konsensus dominan selama beberapa dekade, menegaskan bahwa penyelesaian hanya mungkin jika hasil invasi dan pendudukan Israel dihapuskan. Perjuangan Palestina pun menjadi isu sentral yang mempersatukan dunia Arab.

Selain konflik itu, warisan pasca-Ottoman juga membentuk negara-negara teritorial dengan identitas Arab inti, tapi terbelah oleh batas-batas kolonial yang serampangan. Negara baru hasil Sistem Mandat ini kerap menghadapi masalah internal yang pelik: otoritarianisme, legitimasi politik yang lemah, dan identitas nasional yang rapuh. Konflik internal ini makin parah karena campur tangan asing yang tak henti.

Sepanjang Perang Dingin, Timur Tengah jadi fokus krisis global. Kekuatan besar menjadikannya medan pertempuran proksi, yang semakin menenggelamkan aspirasi demokrasi lokal. Paradigma realisme dengan nuansa anarki, konflik, dan perebutan kekuasaan terus mendominasi.

Dinamika kawasan makin ruwet dengan kehadiran aktor non-Arab di pinggiran, seperti Turki dan Iran. Mereka terlibat sangat dalam dalam konflik dan perebutan pengaruh di kawasan Arab. Hingga kini, Timur Tengah masih bergulat dengan warisan sejarahnya yang berat; berusaha menyeimbangkan identitas tradisional dengan tuntutan negara modern, sambil menghadapi munculnya kelompok ekstremis dan fragmentasi politik sebagai konsekuensi yang tak terduga.

Tapi, dinamika geopolitik ternyata tidak statis. Lambat laun, terjadi pergeseran. Retakan dalam konsep penolakan total mulai terlihat.

Mesir dan Yordania memimpin dengan menandatangani perjanjian damai bilateral pada 1979 dan 1994. Lalu, muncul Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 yang menawarkan normalisasi penuh dengan Israel, dengan imbalan penarikan diri Israel dari wilayah pendudukan 1967 sebuah konsep "Tanah untuk Perdamaian". Perkembangan terbaru, seperti Abraham Accords, mengindikasikan satu hal: meski penolakan terhadap pendudukan masih kuat, pendekatan untuk menyelesaikan konflik yang akarnya ada di era Ottoman dan intervensi Eropa terus berevolusi dalam arsitektur politik Timur Tengah yang modern.