Mantan Pimpinan MPR/DPR Bahas Stabilitas dan Anggaran dalam Forum Kebangsaan

Di Gedung Parlemen Senayan, kemarin, sejumlah mantan pimpinan MPR dan DPR dari rentang tahun 1999 hingga 2024 duduk bersama Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan yang digelar Forum Kebangsaan ini bukan sekadar nostalgia. Pembahasannya cukup berat, mencakup mulai dari gejolak politik dunia, stabilitas dalam negeri, sampai soal anggaran negara yang kerap ketat. Yang menarik, diskusinya berlangsung hangat dan kritis. Bayangkan saja, para peserta ini pernah berada di jantung pengambilan keputusan negara di era yang berbeda-beda. Jadi, pandangan yang muncul bukan cuma kilas balik, tapi juga tawaran solusi untuk masalah Indonesia hari ini.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya peran para mantan pimpinan itu.

"Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara. Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan," ujarnya, Senin (16/3/2026).

Dari Peta Global Hingga Kantong Negara

Dinamika global yang semakin ruwet jadi sorotan utama. Persaingan ketat antara AS, Rusia, dan Tiongkok disebutkan terus mengubah lanskap kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Implikasinya untuk Indonesia jelas nyata. Namun begitu, tekanan tidak cuma datang dari luar. Di dalam negeri, kondisi fiskal juga menghadapi beban yang tidak ringan. Kebutuhan belanja negara makin membengkak, dari pembangunan infrastruktur sampai modernisasi alutsista.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir terus berada di ambang batas aman 3 persen dari PDB. Situasi ini memaksa pengelolaan keuangan negara harus benar-benar hati-hati.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto punya usulan terkait hal ini.

"Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikan batas defisit anggaran menjadi diatas 3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin menekan APBN. Kerja sama antar lembaga negara juga sangat diperlukan agar berbagai persoalan rakyat dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi," katanya.

Isu demokrasi dan sistem pemilu juga mengemuka. Para peserta sepakat bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi harus terus dijaga, salah satunya lewat penyempurnaan regulasi. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang mencapai sekitar 81 persen memang menunjukkan antusiasme tinggi. Tapi di balik angka itu, ada kritik yang menganga. Banyak masyarakat merasa suaranya belum sepenuhnya terwakili.

Ketua DPR periode 2004-2009, Agung Laksono, menyuarakan hal tersebut.

"Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum tergali secara optimal dalam sistem pemilu yang ada sekarang. Karena itu regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius, baik untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Pentingnya Suara yang Jelas dari Pemerintah

Di sisi lain, forum ini juga menyentuh soal yang sering dianggap sepele: komunikasi. Di tengah situasi yang kompleks, masyarakat butuh penjelasan yang lugas dan konsisten dari pemerintah. Tanpa itu, kebijakan yang bagus sekalipun bisa disalahpahami dan malah menimbulkan kecemasan.

"Kondisi negara sedang menghadapi banyak tantangan. Karena itu masyarakat perlu ditenangkan dengan komunikasi yang baik. Pemerintah memerlukan figur yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman publik," kata Marzuki Alie, mantan Ketua DPR.

Gagasan untuk memperkuat peran juru bicara presiden pun mengemuka. Di era banjir informasi dan spekulasi digital, kehadiran sumber resmi yang kredibel dan mampu menjelaskan dengan cepat dinilai sangat krusial. Tanpa koordinasi yang rapi, pernyataan pejabat yang saling berbeda justru bisa memicu kebingungan publik.

Anggota DPR 2009-2024, Melani Leimena Suharli, menekankan hal itu.

"Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang kuat, kredibel, dan mampu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada publik. Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai spekulasi yang berkembang, kehadiran juru bicara pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan yang terukur, utuh dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik," tegasnya.

Diskusi kemudian mengerucut pada dampak nyata geopolitik terhadap perekonomian. Ketegangan di Timur Tengah atau Eropa Timur, misalnya, langsung berimbas pada rantai pasok energi dan arus investasi. Negara seperti Indonesia dituntut lebih lincah merumuskan strategi agar stabilitas fiskal dan ketahanan energi tetap terjaga.

"Geopolitik global menjadi premis penting yang menentukan jalannya pemerintahan saat ini. Konflik di berbagai kawasan dapat memengaruhi investasi, perdagangan, dan pendapatan negara. Karena itu Indonesia perlu menyesuaikan strategi ekonominya agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu," papar Anis Matta, Anggota DPR 2004-2009.

Di akhir pembicaraan, koordinasi antar lembaga negara ditegaskan sebagai kunci stabilitas. Sistem check and balances pasca reformasi dianggap sebagai kekuatan yang mencegah kekuasaan terpusat pada satu tangan saja.

Anggota DPR Ahmad Basarah menambahkan, "Jumlah pimpinan MPR dan DPR lintas periode yang masih ada saat ini mencapai lebih dari empat puluh orang. Pengalaman mereka merupakan aset penting bagi bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Presiden demi kepentingan negara."

Menanggapi semua masukan itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menyambut baik dialog semacam ini. Menurutnya, pemerintah butuh perspektif luas dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang pernah memegang tampuk kepemimpinan di parlemen.

"Forum seperti ini sangat penting bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Berbagai gagasan dan kritik yang disampaikan para tokoh bangsa akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan," tutupnya.

Pertemuan itu sendiri dihadiri banyak wajah familiar. Selain yang telah disebutkan, hadir pula antara lain Sufmi Dasco, Fahri Hamzah, Sidarto Danusubroto, Lukman Hakim Saifuddin, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y. Thohari, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Dari pihak pemerintah, hadir Deputi I Menko Polkam Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.