Warisan Ottoman dan Janji yang Terbelah: Akar Konflik Modern di Timur Tengah

Kekalahan Arab dalam perang itu yang oleh bangsa Palestina disebut Nakba atau Malapetaka berakibat fatal. Israel mengambil alih wilayah lebih luas, sementara ratusan ribu warga Palestina mengungsi, menciptakan masalah pengungsi yang tak kunjung usai hingga sekarang. Konsepsi awal di kalangan Arab pun jelas: menolak total eksistensi Israel.

Penolakan itu makin mengeras setelah kekalahan telak di Perang Enam Hari 1967. Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan wilayah strategis lainnya. Merespons ini, Liga Arab bersikap tegas.

Dalam pertemuan di Khartoum, mereka mengadopsi prinsip Tiga "Tidak": tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Prinsip itu jadi konsensus dominan selama beberapa dekade, menegaskan bahwa penyelesaian hanya mungkin jika hasil invasi dan pendudukan Israel dihapuskan. Perjuangan Palestina pun menjadi isu sentral yang mempersatukan dunia Arab.

Selain konflik itu, warisan pasca-Ottoman juga membentuk negara-negara teritorial dengan identitas Arab inti, tapi terbelah oleh batas-batas kolonial yang serampangan. Negara baru hasil Sistem Mandat ini kerap menghadapi masalah internal yang pelik: otoritarianisme, legitimasi politik yang lemah, dan identitas nasional yang rapuh. Konflik internal ini makin parah karena campur tangan asing yang tak henti.

Sepanjang Perang Dingin, Timur Tengah jadi fokus krisis global. Kekuatan besar menjadikannya medan pertempuran proksi, yang semakin menenggelamkan aspirasi demokrasi lokal. Paradigma realisme dengan nuansa anarki, konflik, dan perebutan kekuasaan terus mendominasi.

Dinamika kawasan makin ruwet dengan kehadiran aktor non-Arab di pinggiran, seperti Turki dan Iran. Mereka terlibat sangat dalam dalam konflik dan perebutan pengaruh di kawasan Arab. Hingga kini, Timur Tengah masih bergulat dengan warisan sejarahnya yang berat; berusaha menyeimbangkan identitas tradisional dengan tuntutan negara modern, sambil menghadapi munculnya kelompok ekstremis dan fragmentasi politik sebagai konsekuensi yang tak terduga.

Tapi, dinamika geopolitik ternyata tidak statis. Lambat laun, terjadi pergeseran. Retakan dalam konsep penolakan total mulai terlihat.

Mesir dan Yordania memimpin dengan menandatangani perjanjian damai bilateral pada 1979 dan 1994. Lalu, muncul Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 yang menawarkan normalisasi penuh dengan Israel, dengan imbalan penarikan diri Israel dari wilayah pendudukan 1967 sebuah konsep "Tanah untuk Perdamaian". Perkembangan terbaru, seperti Abraham Accords, mengindikasikan satu hal: meski penolakan terhadap pendudukan masih kuat, pendekatan untuk menyelesaikan konflik yang akarnya ada di era Ottoman dan intervensi Eropa terus berevolusi dalam arsitektur politik Timur Tengah yang modern.