Kajian Politik Merah Putih Tuding LBP Rancang Family Office untuk Perkuat Oligarki

Di sisi lain, LBP konon mencoba membandingkan Indonesia dengan negara seperti Singapura, Hong Kong, atau London. Tempat-tempat yang stabilitas politik dan ekonominya sudah mapan. Bagi Sutoyo, ini cuma jadi bumbu untuk mimpi tipuan yang sama.

Gagasannya dinilai mirip dengan skema bandara di Morowali dulu. Katanya untuk mendatangkan investasi, tapi yang datang malah perampok sumber daya alam dan penebangan liar.

Ia menuturkan, LBP berkhayal dengan angka-angka fantastis. Keluarga kaya luar negeri disebut punya aset puluhan juta dolar yang siap diinvestasikan. Tujuannya mulia di atas kertas: mengalihkan kekayaan antar generasi. Namun di lapangan, yang terjadi justru pribumi bisa dijadikan budak.

Alih-alih berjuang menyelamatkan ekonomi kaum pribumi, rencana ini justru disebut merancang penyelamatan untuk generasi oligarki agar makin kuat mencengkeram ekonomi Indonesia. Modal family office itu sendiri, ya, berasal dari kekayaan keluarga oligarki.

"Racun LBP seolah-olah bisa membidik potensi dana US$500 miliar dari pembentukan family office," ujarnya lagi.

Ini bukan lagi pikiran investasi, tapi tipuan. Menurutnya, skema ini akan menggunakan uang APBN untuk memberi insentif pada orang kaya. Persis seperti analisis Menkeu Purbaya bahwa negara mensubsidi oligarki lewat pembebasan pajak melalui kebijakan family office.

Sutoyo menilai keras. Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, rancang bangun ekonomi yang diusung LBP dinilai bermental jongos. Ingin jadi pahlawan, tapi justru membesarkan bisnis oligarki.

"Rencana membentuk entitas family office itu hanya tipuan. Sama sekali bukan untuk mengangkat ekonomi rakyat. Yang terjadi justru eksploitasi kekayaan oleh segelintir orang," katanya tegas.

Terakhir, Sutoyo menyebut selain LBP, terlalu banyak pembantu presiden yang jadi "ternak dan jongos oligarki". Semua musuh dalam selimut itu, ujarnya, hanya akan menipu dan melemahkan Presiden.

Agendanya tetap sama: ingin memakzulkan lebih cepat. Sebab, oligarki merasa kekuasaannya bisa terusik oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.