Damai Hari Lubis Laporkan Ahmad Khoizinudin ke Polda Metro Jaya Soal Tudingan KUHAP Solo

Damai Hari Lubis resmi melaporkan Ahmad Khoizinudin ke Polda Metro Jaya. Laporan itu sudah masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sejak Sabtu lalu, tepatnya tanggal 25 Januari 2026.

Dalam laporannya, Lubis menjerat Khoizinudin dengan beberapa pasal. Di antaranya Pasal 433 dan 434 KUHP Baru, plus Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan (6) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Intinya, dia menilai pernyataan dan publikasi terlapor sarat dengan hasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik.

“Pernyataan terlapor seolah-olah menuding bahwa SP-3 diterbitkan melalui proses restorasi yang tidak prosedural dan cacat hukum. Bahkan, terlapor apriori menilai saya seakan menggunakan praktik penyimpangan hukum, melanggar KUHAP, hingga menuduh adanya konspirasi hukum yang disebut sebagai ‘KUHAP Solo’,”

Begitu penegasan Damai Hari Lubis dalam keterangannya, Senin (26/1/2026). Menurutnya, semua tudingan itu ngawur dan cuma menyesatkan publik. Ia bilang, setiap langkah hukum yang diambilnya punya dasar dan legal standing yang sah.

Di sisi lain, Lubis membeberkan kronologi yang jadi dasar laporannya. Pertama, nota pembelaannya sebagai tersangka sudah disampaikan secara resmi dalam Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya, 15 Desember 2025. Lalu, pada 10 Januari 2026, dia mengajukan permohonan restorasi lewat penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Tak cuma itu. Ia juga menyebarkan legal opinion secara terbuka lewat artikel di media daring, video YouTube, sampai diskusi di televisi. “Semua dilakukan terbuka, transparan, dan melalui jalur hukum yang sah,” tegasnya lagi.

Yang menarik, Lubis menyorot peran Ahmad Khoizinudin yang sebenarnya bukan litigator. Namun, justru dinilai provokatif dengan membuat pernyataan publik yang berpotensi menghasut tersangka lain dan mengintervensi proses hukum.

Salah satu yang dipersoalkan adalah klaim Khoizinudin yang menyebut bahwa pemanggilan beberapa tersangka lain pada 22 Januari 2025 adalah imbas dari kunjungan Lubis ke kediaman Joko Widodo di Solo.

Menurut Lubis, pernyataan itu jelas menyesatkan dan tak sesuai fakta. Kehadirannya di Solo justru diketahui dan dihadiri oleh penyidik Polda Metro Jaya. “Justru secara ideal, proses restorasi memang harus melibatkan atau menyertakan penyidik,” ujarnya.

Laporan ini, bagi Lubis, adalah upaya hukum untuk memberi efek jera. Juga agar terlapor berhenti menghasut publik dan menyebarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik. “Laporan ini demi menjaga marwah hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, dan mencegah pembentukan opini publik yang sesat,” jelasnya.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi dari Ahmad Khoizinudin terkait laporan tersebut.