Prabowo Diminta Pindahkan UGM ke Sumut, Ada Apa?

Presiden, Pindahkan UGM ke Sumut!

Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Universitas Gadjah Mada, kita tahu, adalah kampus negeri milik negara. Tapi sejarahnya tak bisa dipisahkan dari Yogyakarta. Konon, tanahnya dulu merupakan sumbangsih dari Kesultanan Ngayogyakarta. Namun begitu, sebagai aset negara, sebenarnya pemerintah punya wewenang penuh untuk mengatur keberadaannya. Termasuk, kalau perlu, memindahkannya ke wilayah lain. Ke Sumatera Utara, misalnya. Atau mungkin ke Jakarta.

Ada beberapa alasan yang bisa jadi pertimbangan. Pertama, soal akses dan kolaborasi. Jakarta jelas jadi pintu gerbang global, sementara Sumut punya potensi ekonomi dan letak geografis yang sangat strategis. Kemudian, ada persoalan mentalitas dan moralitas. UGM dinilai sudah "tercemar" oleh dinamika tertentu. Memindahkannya bisa jadi momentum untuk "reset", membuka jalan bagi reformasi internal yang lebih bersih. Alasan lain berkaitan dengan pendidikan sejarah dan kepemimpinan bangsa.

Logika ini muncul bukan tanpa dasar. Ia lahir dari pengamatan terhadap fenomena dan dinamika yang terjadi di tubuh civitas akademika UGM dalam dekade terakhir. Pola pikir dan mentalitas yang terbentuk di era sekarang, menurut sejumlah pengamat, patut dikaji ulang. Karena itu, negara melalui pemerintah pusat memiliki legitimasi sosial-politik untuk memberi semacam "sanksi moral". Tujuannya, agar ada efek jera. Bukan cuma untuk UGM, tapi juga untuk rektorat perguruan tinggi lain di mana pun.

Harapannya, langkah seperti ini bisa menyadarkan semua pihak tentang fungsi sejati perguruan tinggi. Ia harusnya menjadi puncak piramida ilmu pengetahuan, "gudang" tempat segala rupa perspektif sains disimpan dan dikembangkan. Bukan tempat lain. Masyarakat kampus dan luar kampus pun diingatkan: sejarah adalah cabang ilmu yang sah, sama seperti ilmu eksakta. Keduanya tak boleh digunakan untuk membohongi publik.