Pemerintah Tunda Pengiriman 8.000 Pasukan Perdamaian TNI ke Gaza

Jakarta, Selasa siang itu, cuaca tampak tak menentu. Dari gedung Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, keluar pernyataan yang cukup mengejutkan. Rencana pengiriman sekitar 8.000 pasukan perdamaian TNI ke Gaza, Palestina, untuk sementara ditangguhkan. Penundaannya? Sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang ditemui di lokasi, mengkonfirmasi hal ini dengan kalimat yang lugas. “Semua di-hold,” ujarnya.

Pernyataan itu ia sampaikan pada 17 Maret 2026, menjawab beragam spekulasi yang beredar.

“Untuk sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan,” tambah Prasetyo, menegaskan bahwa belum ada kepastian kapan penundaan ini akan berakhir.

Lalu, apa penyebabnya? Ternyata, situasi geopolitik yang memanas menjadi alasan utamanya. Saat ditanya apakah keputusan ini terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, Prasetyo membenarkan. “Iya, terkait konflik Israel-AS dengan Iran,” jawabnya singkat, tanpa banyak basa-basi.

Padahal, rencana pengiriman pasukan itu sendiri bukanlah hal baru. Sebelumnya, sekitar sebulan lalu tepatnya pada 10 Februari 2026, Prasetyo sudah mengisyaratkan kesiapan Indonesia. Saat itu, di Stasiun Gambir, ia menyebut angka kurang lebih 8.000 prajurit akan dikerahkan untuk misi perdamaian di Gaza.

Kini, dengan dinamika yang berubah cepat, semua rencana itu terpaksa diparkir dulu. Menunggu situasi yang lebih kondusif, sambil mempertimbangkan segala risiko yang mungkin timbul. Keputusan ini, di satu sisi, menunjukkan kehati-hatian Indonesia. Di sisi lain, ia juga menggambarkan betapa rumit dan cairnya peta konflik di kawasan tersebut.