Pigai: HAM Aset Termahal Dunia, Indonesia Bidik Pimpinan Dewan HAM PBB

Di tengah kerumunan yang memadati Tennis Indoor Senayan, Rabu (10/12), Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan pesannya dengan nada tegas. Bagi Pigai, HAM bukan sekadar konsep abstrak. Ia menyebutnya sebagai aset paling berharga yang dimiliki umat manusia aset yang tak terlihat, namun nilainya tak terkira.

“Hak Asasi Manusia itu adalah aset, intangible asset termahal di planet ini,” ujarnya dalam Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.

“Yang kita punya sekarang ini sungguh mahal harganya. Ada aset berwujud, ada yang tak berwujud. Nah, HAM ini salah satu yang paling tinggi nilainya di dunia,” tegas Pigai, menekankan kembali poinnya.

Acara itu sendiri juga menjadi momen pemberian penghargaan. Kementerian HAM menganugerahkan Penghargaan Tokoh HAM kepada sejumlah nama yang dianggap berjasa. Mereka adalah Jimly Asshiddiqie, Makarim Wibisono, Haris Azhar, Hariman Siregar, Yan Christian Warinussy, serta almarhum K.H. Muhammad Imam Aziz. Kontribusi mereka dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di Indonesia menjadi alasan utamanya.

Pigai kemudian bicara soal ambisi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus ke dalam negeri. Saat ini, persiapan sedang digarap serius agar Indonesia bisa memainkan peran lebih besar di panggung global. Targetnya? Merebut posisi Presiden Dewan HAM PBB.

“Kami, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri dan Bappenas, sudah mengambil sikap. Posisi itu akan kami rebut,” ungkapnya tanpa ragu.

Namun begitu, ambisi global itu harus dimulai dari fondasi yang kokoh di rumah sendiri. Pigai menegaskan, membangun peradaban HAM wajib dimulai dari mengubah pola pikir. Cara kita berpikir, bertutur kata, hingga bertindak perlu diperbaiki.

“Ayo kita ubah mindset itu. Kurangi kata-kata kebencian, yang menyerang kehormatan dan martabat orang lain. Sebenarnya, bangsa Indonesia sudah punya potensi untuk memimpin,” ajaknya.

“Jangan pernah takut. Jangan mundur satu langkah pun dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi tentu saja, semua harus dalam koridor demokrasi dan HAM itu sendiri,” lanjut Pigai.

Di sisi lain, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyoroti sebuah terobosan baru. Peringatan tahun ini, katanya, istimewa karena menjadi ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM atau Musrenbang HAM tingkat nasional yang pertama. Acara itu menghadirkan berbagai pihak, dari pemerintah pusat dan daerah hingga perwakilan masyarakat sipil.

“Peringatan ini adalah momentum untuk menyatukan bangsa dan menghormati HAM. Tanggal 10 Desember bukan cuma tanggal di kalender. Ia adalah cermin, ukuran seberapa beradab sebuah bangsa dalam menjunjung martabat manusia,” papar Mugiyanto.

Ia menambahkan, mulai tahun depan, Musrenbang HAM akan dijalankan secara berjenjang. Prosesnya dimulai dari desa, naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan puncaknya di tingkat nasional setiap bulan Desember.

Nantinya, hasil dari Musrenbang HAM 2025 akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Dokumen itu akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun rencana kerja pemerintah.