Rabu (10/12) siang, Gus Yahya atau Yahya Cholil Staquf menyampaikan pandangannya dengan tegas. Ia ditemui di sekitar Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Intinya, ia menegaskan bahwa rapat pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU itu tidak sah. Titik.
Menurutnya, rapat yang digelar itu dari awal sudah bermasalah. “Secara aturan, ya, tidak bisa dianggap ada,” ujar Gus Yahya kepada para wartawan yang mengepungnya. Ia menjelaskan, rapat tersebut merupakan kelanjutan dari proses yang dinilainya tidak konstitusional.
“Makanya dia menjadi tidak sah,” lanjutnya, “dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada.”
Di sisi lain, Gus Yahya juga menekankan satu poin krusial. Rapat harian Syuriyah PBNU, menurutnya, sama sekali tidak punya kewenangan untuk memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum. Karena dasar pemberhentiannya dianggap tidak sah, maka proses pemilihan pengganti lewat rapat pleno otomatis ikut gugur.
“Kan sejak awal sudah dibicarakan bahwa rapat harian Syuriyah tidak berwenang memberhentikan mandataris, dalam hal ini saya sebagai ketua umum,” tuturnya.
“Kalau tidak berwenang, [terus] dilakukan kan ya tetap tidak bisa diterima. Sehingga tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dieksekusi,” tegas Gus Yahya.
Lalu, bagaimana cara yang benar? Gus Yahya punya jawaban yang menurutnya bersifat universal. Satu-satunya forum yang berwenang menggantikan posisinya adalah Muktamar. “Di mana-mana kan tidak ada mandataris organisasi bisa diberhentikan di luar permusyawaratan tertinggi, kan tidak pernah ada,” ucapnya.
Artikel Terkait
TAUD Desak Polisi Ungkap Dalang Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS
25 Kilogram Kokain Diamankan di Pesisir Selayar, Diduga Bagian Jaringan Internasional
TASPEN Gelar Mudik Gratis untuk 1.400 Pemudik dengan Asuransi Rp20 Juta
Pemkot Makassar Izinkan Takbiran di Lingkungan, Larang Konvoi dan Petasan