Wawancara Jokowi Soal Ijazah: Solusi Tak Jelas, Keraguan Malah Mengental

Oleh: Erizal

Wawancara eksklusif Jokowi dengan KompasTV soal isu ijazah palsu, ya, sudah. Tak ada yang baru. Argumen yang dikemukakan presiden itu sama persis dengan apa yang selama hampir setahun ini digaungkan oleh kuasa hukum dan para relawannya. Di sisi lain, kita tak melihat secuil pun solusi, kebijaksanaan, atau sikap kenegarawanan di sana.

Jokowi bersikeras. Menurutnya, justru pihak yang menduga ijazahnya palsulah yang harus membuktikan tuduhan itu.

Namun begitu, tampaknya ia lupa. Ijazah yang sama ini pernah membuat dua warga negara mendekam di penjara. Ironisnya, dokumen itu sendiri tak pernah dibuka untuk umum, apalagi diuji keasliannya secara transparan. Belum lagi soal laporan masyarakat ke Bareskrim yang dipotong dengan cara melaporkan balik si pelapor ke Polda Metro Jaya. Cara yang, sejujurnya, terasa tak lazim.

Hasilnya? Sudah bisa ditebak. Laporan masyarakat di Bareskrim akhirnya ditutup. Sementara laporan dari kubu Jokowi justru naik ke tahap penyidikan. Kini, sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal selama enam bulan ke depan. Wajar saja publik bertanya-tanya tentang proses hukum yang berjalan seperti ini. Apalagi para tersangka dan pengacaranya.

Jokowi berdalih. UGM, sebagai penerbit ijazah, sudah mengakui keasliannya. Lalu apa masalahnya?

Tapi di sini letak persoalannya. Keraguan publik justru muncul dari hal-hal yang dilakukan Jokowi sendiri sejak awal. Ambil contoh soal IPK-nya yang pernah disebut di bawah angka 2. Lalu, siapa sebenarnya Pak Kasmudjo itu, dosen pembimbing skripsi atau akademik? Intinya, keraguan itu diproduksi oleh kelakuannya sendiri. Makanya, wajar jika orang kemudian menuntut agar ijazah itu dibuka saja.

UGM sendiri, meski sudah menyatakan Jokowi adalah alumninya, selalu terlihat kesulitan saat diminta membuktikannya. Hal yang mestinya sederhana, kok jadi berbelit-belit dan sulit sekali. Mungkin karena itulah Profesor Sosiologi Hukum UNJ, Ciek Julyati Hisyam, malah meyakini ijazah itu palsu. Karena sesuatu yang asli, biasanya tak perlu disembunyikan atau dipersulit pembuktiannya.

Jokowi juga kembali menuding ada operasi politik. Katanya, ada "orang besar" di balik kasus ini yang ingin merusak reputasinya. Tapi ia enggan menyebut nama, berasumsi semua orang sudah tahu. Titik.

Padahal, kalau mau jujur, semuanya bisa beres dengan cepat. Cukup buka dan buktikan keaslian ijazah itu, seperti yang dilakukan Arsul Sani. Tapi rupanya Jokowi memilih jalur lain. Ia lebih memercayakan pembuktiannya pada institusi negara dan hakim di pengadilan nanti. Prinsipnya seperti ini: kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah?

Ada satu hal lagi yang menarik. Sebenarnya, siapa yang meminta wawancara eksklusif di tengah suasana bencana ini? Apakah pihak KompasTV atau justru dari kubu Jokowi sendiri? Jawabannya bisa menentukan bagaimana kita membaca keseluruhan narasi wawancara tersebut.

Faktanya, Jokowi bersedia diwawancarai, tapi dengan syarat: tidak live dan pertanyaan dibatasi. Berbeda dengan Presiden Prabowo yang sebelumnya membebaskan pertanyaan. Ini yang bikin orang bertanya-tanya: apakah wawancara ini murni jurnalistik, atau ada setting politik tertentu yang ingin dicapai? Pertanyaan ini justru lebih sulit dijawab ketimbang isi jawaban Jokowi yang, lagi-lagi, basi.