“Dari situ, kita akan menilai profil risiko,”
ungkapnya. Menariknya, proses penentuan profil risiko ini melibatkan banyak pihak. Bukan cuma pemerintah, tapi juga pemerhati anak, NGO, dan yang utama: suara anak-anak itu sendiri.
“Anak-anaknya harus didengar karena aturan ini juga mengenai mereka,”
tutup politikus Golkar ini.
Bukan Cuma di Indonesia
Di sisi lain, kebijakan serupa ternyata sedang menjadi tren global. Banyak negara sekarang mulai memberlakukan atau mempertimbangkan aturan ketat soal verifikasi usia dan izin orang tua untuk akses media sosial. Kekhawatiran utamanya jelas: dampak buruk terhadap kesehatan mental anak dan remaja.
Paparan yang berlebihan kerap dikaitkan dengan lonjakan kecemasan, depresi, hingga gangguan tidur. Belum lagi risiko nyata seperti cyberbullying dan terpapar konten berbahaya. Makanya, regulasi ketat dianggap sebagai langkah penting untuk membangun perlindungan digital yang lebih kokoh. Indonesia, dengan PP Tunas-nya, sepertinya ingin tak ketinggalan dalam gelombang perlindungan ini.
Artikel Terkait
Relawan PSM: Wajah Lembut di Balik Upaya Jogja Zero Gepeng
Menkominfo Desak Kolaborasi Lebih Kuat dengan BSSN untuk Hadapi Maraknya Kejahatan Siber
Kumparan Awards 2025: Menyalakan Api Perubahan untuk Indonesia yang Lebih Cerah
Banjir Susulan Landa Desa Garoga, Sungai Tak Kuasa Tahan Derasnya Hujan