Tito Karnavian Kejar 3 Persen Penduduk yang Belum Terekam e-KTP

Di Hotel Pullman, Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya pesan tegas. Ia mendorong Dukcapil untuk memastikan setiap warga negara Indonesia punya identitas digital, alias KTP elektronik. Permintaan ini disampaikannya saat membuka Digital Identity Forum 2025, Selasa lalu.

"Data Dukcapil ini sangat penting," ujar Tito.

Menurutnya, data itu adalah yang paling lengkap, mencakup hampir semua residen di Indonesia, baik WNI maupun warga asing. "Hampir 97-98 persen sudah ada di dalam server Dukcapil," tambahnya.

Namun begitu, sisa dua sampai tiga persen itu tak boleh diabaikan. Tito meminta perekaman segera dilakukan. Persoalannya tidak hanya di dalam negeri. Ternyata, diaspora Indonesia di luar negeri juga masih banyak yang belum memiliki e-KTP. Mereka seringkali tak punya kesempatan untuk mendaftar.

"Kita harus kejar lagi," tegasnya, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil dan warga di luar negeri.

Di sisi lain, Tito juga menyoroti infrastruktur. Ia meminta Dukcapil memperkuat infrastruktur digitalnya, baik dari sisi kapasitas penyimpanan data maupun keamanannya. Bandwidth harus ditingkatkan agar lalu lintas data lancar. Tanpa dukungan teknis yang mumpuni, sistem bisa tersendat.

Lebih jauh, Menteri mantan Kapolri ini melihat manfaat besar data kependudukan yang terintegrasi. Bukan cuma untuk layanan sosial, tapi juga urusan komersial. Bayangkan, mendaftar sekolah atau mengakses layanan kesehatan bisa dilakukan secara online, tanpa antre panjang. Begitu pula dengan penyaluran bantuan sosial.

Menanggapi hal itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, memberikan laporan terkini. Jumlah penduduk Indonesia hingga Semester 1 2025 tercatat 281,6 juta jiwa. Angkanya terus bergerak, dan untuk bulan ini diperkirakan sudah mencapai 287,27 juta.

"Adapun untuk perekaman KTP-elektronik bagi wajib KTP pemula," papar Teguh, "yang sudah rekam mencapai 97,2 persen."

Rakornas ini sendiri punya tujuan strategis. Teguh menjelaskan, forum ini digelar untuk memperkuat tata kelola dan keamanan identitas digital nasional. Kolaborasi antar lembaga pengguna data kependudukan juga harus ditingkatkan.

"Ini untuk menyelaraskan strategi kebijakan lintas sektor," tuturnya. Tujuannya jelas: agar pemanfaatan identitas digital berjalan efektif dan mendukung transformasi digital Indonesia.