Demo Jilid Empat, Bupati Mempawah Akhirnya Temui Massa dan Teken Tuntutan

Suasana di Halaman Kantor Bupati Mempawah pada Selasa (9/12/2025) kembali memanas. Untuk keempat kalinya, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu turun ke jalan menolak pembangunan rumah dinas bupati. Kali ini, berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, mereka berhasil bertatap muka langsung dengan sang pemimpin daerah, Bupati Erlina.

Dialog berlangsung alot dan cukup tegang, menurut sejumlah saksi yang hadir. Namun setelah pembicaraan panjang, akhirnya ada titik terang. Erlina bersedia membubuhkan tanda tangannya pada seberkas dokumen berisi tuntutan para pengunjuk rasa.

"Jadi, ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Atas nama saya selaku Bupati, dan atas nama Aliansi," ungkap Erlina kepada massa yang berkumpul.

Namun begitu, ia langsung memberikan catatan. Tanda tangan itu bukanlah lampu hijau yang otomatis melegalkan semua permintaan. Masih ada proses yang harus dilalui.

"Ini masih harus dibahas dan dipertimbangkan dengan tim di Pemkab. Jadi belum final, kita akan bicarakan lagi sesuai mekanisme yang berlaku," tambahnya, mencoba meredam ekspektasi.

Soal waktu? Itu jadi persoalan lain. Erlina mengaku belum bisa memastikan kapan keputusan finalnya keluar. Masalahnya, APBD Kabupaten Mempawah untuk tahun 2026 masih "terkatung-katung" dalam proses evaluasi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Situasi ini, jelasnya, membuat segalanya jadi sulit diprediksi.

Jawaban itu rupanya cukup untuk mengakhiri aksi hari itu. Massa pun membubarkan diri. Tapi jangan salah, para pengunjuk rasa menyatakan komitmen mereka tak berhenti di sini. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka sampai benar-benar dieksekusi.

Lalu, apa sebenarnya isi tuntutan yang diperjuangkan hingga empat kali turun ke jalan itu?

Intinya ada lima poin. Pertama, mereka mendesak pembatalan proyek rumah dinas atau pendopo bupati senilai Rp 15 miliar. Anggaran sebesar itu dinilai tidak mendesak dan jauh dari prioritas kebutuhan warga biasa.

Kedua, uang yang dikatakan fantastis itu mesti dialihkan. Arahnya ke hal-hal yang lebih krusial: penanganan banjir yang kerap melanda, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, plus infrastruktur dasar yang masih banyak bermasalah.

Ketiga, ada tuntutan agar Pemkab bertindak tegas menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai titik di Mempawah.

Keempat, soal transparansi. Mereka mendesak pemerintah daerah konsisten menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Dan kelima, DPRD diminta lebih melibatkan masyarakat dalam proses-proses penting seperti Rapat Dengar Pendapat dan Paripurna.

Aksi penolakan ini memang sudah berlangsung sejak awal Desember. Catatannya, aksi pertama dan kedua digelar di kantor DPRD setempat pada 2 dan 3 Desember. Lalu, eskalasi terjadi di jilid ketiga yang berpindah ke kantor bupati sehari sebelumnya, pada 8 Desember. Inti kemarahan mereka satu: menghentikan proyek rumah dinas senilai Rp 15 miliar yang dianggap tak berpihak pada rakyat.

Kini, setelah pertemuan dan tanda tangan itu, bola sepenuhnya ada di pihak pemerintah. Warga Mempawah, sambil terus mengawasi, menunggu realisasinya.