Setelah Empat Kali Demo, Bupati Mempawah Akhirnya Teken Tuntutan Massa

Lalu, apa sebenarnya isi tuntutan yang diperjuangkan hingga empat kali turun ke jalan itu?

Intinya ada lima poin. Pertama, mereka mendesak pembatalan proyek rumah dinas atau pendopo bupati senilai Rp 15 miliar. Anggaran sebesar itu dinilai tidak mendesak dan jauh dari prioritas kebutuhan warga biasa.

Kedua, uang yang dikatakan fantastis itu mesti dialihkan. Arahnya ke hal-hal yang lebih krusial: penanganan banjir yang kerap melanda, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, plus infrastruktur dasar yang masih banyak bermasalah.

Ketiga, ada tuntutan agar Pemkab bertindak tegas menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai titik di Mempawah.

Keempat, soal transparansi. Mereka mendesak pemerintah daerah konsisten menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Dan kelima, DPRD diminta lebih melibatkan masyarakat dalam proses-proses penting seperti Rapat Dengar Pendapat dan Paripurna.

Aksi penolakan ini memang sudah berlangsung sejak awal Desember. Catatannya, aksi pertama dan kedua digelar di kantor DPRD setempat pada 2 dan 3 Desember. Lalu, eskalasi terjadi di jilid ketiga yang berpindah ke kantor bupati sehari sebelumnya, pada 8 Desember. Inti kemarahan mereka satu: menghentikan proyek rumah dinas senilai Rp 15 miliar yang dianggap tak berpihak pada rakyat.

Kini, setelah pertemuan dan tanda tangan itu, bola sepenuhnya ada di pihak pemerintah. Warga Mempawah, sambil terus mengawasi, menunggu realisasinya.