Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR Tinjau Rehabilitasi Habitat Gajah Sumatera di Tesso Nilo

Selasa lalu (17/3), suasana di Taman Nasional Tesso Nilo tampak berbeda. Kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyiratkan ada perhatian serius terhadap nasib kawasan itu. Mereka datang untuk meninjau langsung lahan konservasi gajah yang kondisinya memprihatinkan.

Dalam peninjauan itu, Sigit merasa optimis. Ia memastikan bahwa upaya pemulihan Tesso Nilo sebagai rumah bagi gajah berjalan cukup lancar dan situasinya aman. Ini bukan program baru, melainkan bagian dari perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan populasi Gajah Sumatera yang kian menipis.

"Tadi disampaikan oleh Dinas Kehutanan Riau bahwa kawasan gajah yang populasinya sudah sangat sedikit, ini harus diberikan kembali habitat dan ruang hidupnya," kata Sigit.

Rencananya, ada lahan seluas 81 ribu hektare di Tesso Nilo yang akan direhabilitasi. Tujuannya satu: dijadikan area konservasi yang layak untuk Gajah Sumatera.

Namun begitu, Sigit tak mau main-main. Ia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang berani mengganggu satwa atau merusak hutan. Apalagi, beberapa waktu lalu sempat terjadi kasus memilikan seperti kematian gajah dan pencurian gading. Sigit mengapresiasi kerja cepat Polda Riau yang berhasil mengungkap kasus tersebut.

"Tolong dilakukan tindakan tegas agar populasi gajah yang tinggal sedikit ini benar-benar bisa terjaga dan lestari. Selain itu, wilayah konservasi harus sesuai dengan kebutuhan populasi agar bisa berkembang," tegasnya.

Di sisi lain, Titiek Soeharto juga menyuarakan hal serupa. Ia mendorong agar Tesso Nilo dikembalikan sepenuhnya pada fungsinya sebagai taman nasional tempat flora dan fauna dilindungi.

"Karena kepedulian tinggi dari Presiden Prabowo, Taman Nasional Tesso Nilo ini harus dikembalikan pada fungsinya sebagai taman nasional, terutama sebagai habitat gajah yang wajib kita lindungi," ujarnya.

Titiek punya catatan penting. Ia mengingatkan bahwa jika ada masyarakat yang harus direlokasi dari kawasan itu, prosesnya harus dilakukan dengan cara humanis. Jangan sampai ada paksaan atau kekerasan. Menurutnya, lokasi tempat tinggal baru harus disiapkan dulu dengan matang.

"Jangan belum apa-apa sudah diusir. Kita harus sama-sama menjaga kelestarian taman nasional ini sekaligus memperhatikan masyarakat yang tinggal di dalamnya," tuturnya.

Lalu, ada persoalan teknis yang menurut Titiek perlu solusi segera. Jumlah polisi hutan yang bertugas di kawasan seluas 81 ribu hektare itu dinilainya sangat tidak memadai. Hanya sekitar 23 orang. Bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi wilayah sebesar itu?

Karena itulah, ia mendorong Kementerian Kehutanan untuk menggandeng Mabes Polri. Bantuan personel dari institusi tersebut diharapkan bisa mengisi kekosongan pengawasan dan menjaga kelestarian Tesso Nilo dengan lebih optimal.

"Luasnya 81 ribu hektare, sementara polisi hutan di sini hanya sekitar 23 orang. Bagaimana bisa mengawasi wilayah seluas itu? Mungkin bisa dibantu oleh Polri untuk ikut menjaga kelestarian taman nasional ini," pungkasnya.