Ruang rapat Komisi I DPR RI Senin lalu tampak serius. Mereka duduk bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, membahas sesuatu yang dianggap mengancam: gelombang disinformasi di dunia maya. Pembicaraan hangat itu berujung pada kekhawatiran akan terulangnya kerusuhan sosial seperti yang memilukan negeri ini pada Agustus 2025 silam. Intinya, mereka ingin merapikan regulasi untuk melawan serangan digital yang makin terorganisir.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I, Sukamta, punya pandangan tajam. Menurutnya, serangan terhadap DPR di media sosial belakangan ini seperti seruan pembubaran atau tagih RUU Perampasan Aset bukan lagi sekadar unggahan warganet biasa.
“Kami menengarai serangan medsos ini mayoritas pakai robot,” ucap Sukamta.
Ia menggambarkan fenomena buzzer yang sudah berubah wajah. Dari aktivitas individu, kini menjelma jadi industri terstruktur yang sering dioperasikan biro komunikasi atau agensi tertentu. Buzzer politik, katanya, punya peran signifikan menggiring opini. Mereka membanjiri platform dengan hashtag hingga jadi trending topic, lewat narasi, video, atau foto.
“Perkembangan industri buzzer ini menurut saya berkontribusi pada yang disebut pembusukan komunikasi politik,” lanjutnya.
Narasi kebencian, hoaks, dan disinformasi diproduksi masif dengan tujuan tertentu. Ini bukan cuma soal etika digital belaka, tapi sudah merambah ke masalah ekonomi politik media. Buzzer berfungsi sebagai alat kepentingan elite politik tertentu atau kepentingan komersial.
Sayangnya, penanganan selama ini dinilainya masih sektoral dan sporadis. Masing-masing instansi seperti Komdigi, BSSN, dan kepolisian seolah jalan sendiri. Sukamta khawatir, pendekatan seperti ini akan terus gagal.
“Yang kita lihat, penanganan hukum hanya menyasar pengguna individu, levelnya level hilir. Kalau ini dilakukan terus menerus, ini akan selalu gagal karena tidak menyasar operator agensi yang mendanai dan mengorganisir kampanye tersebut,” tegasnya.
Artikel Terkait
Prabowo Beri Perintah Tegas: Siapkan Lahan Relokasi Korban Banjir Bandang
Banjir Bandang Tamiang: Desa Hilang, Truk Bertumpuk, dan Masjid yang Bertahan
Aktivis Soroti Konsesi Hutan sebagai Biang Kerok Bencana di Sumatera
Ferry Irwandi Bantah Fitnah Soal Galangan Dana 10 Miliar