Permintaan ini bukan tanpa alasan. Saat ini, kondisi sejumlah kantor kecamatan dan desa di wilayah terdampak juga memprihatinkan. Banyak yang rusak parah. Tito meminta agar fasilitas pelayanan publik ini segera dibenahi.
"Kami mohon ini bisa dibangun serempak," ujarnya. "Karena itu pelayanan publik, Pak."
Di sisi lain, usulan penggratisan itu telah disampaikan ke sejumlah instansi terkait. Tito menyebut Polri, Kementerian ATR/BPN, dan Kemendikdasmen sebagai pihak yang diminta untuk mempertimbangkan kebijakan ini.
"Untuk ijazah dari Kemendikdasmen, STNK-BPKB dari Bapak Kapolri, sertifikat ATR/BPN," jelas Tito. "Supaya nggak memberatkan mereka, digratiskan."
Langkah ini diharapkan bisa menjadi sedikit pelipur bagi warga. Setelah kehilangan harta benda, setidaknya urusan administrasi yang rumit dan berbiaya bisa sedikit diringankan.
Artikel Terkait
Pemerintah Tunda Pengiriman 8.000 Pasukan Perdamaian TNI ke Gaza
Pengerjaan Jalan Hertasning Makassar Rampung, Fokus Beralih ke Aroepala
TAUD Desak Polisi Ungkap Dalang Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS
25 Kilogram Kokain Diamankan di Pesisir Selayar, Diduga Bagian Jaringan Internasional