Permintaan ini bukan tanpa alasan. Saat ini, kondisi sejumlah kantor kecamatan dan desa di wilayah terdampak juga memprihatinkan. Banyak yang rusak parah. Tito meminta agar fasilitas pelayanan publik ini segera dibenahi.
"Kami mohon ini bisa dibangun serempak," ujarnya. "Karena itu pelayanan publik, Pak."
Di sisi lain, usulan penggratisan itu telah disampaikan ke sejumlah instansi terkait. Tito menyebut Polri, Kementerian ATR/BPN, dan Kemendikdasmen sebagai pihak yang diminta untuk mempertimbangkan kebijakan ini.
"Untuk ijazah dari Kemendikdasmen, STNK-BPKB dari Bapak Kapolri, sertifikat ATR/BPN," jelas Tito. "Supaya nggak memberatkan mereka, digratiskan."
Langkah ini diharapkan bisa menjadi sedikit pelipur bagi warga. Setelah kehilangan harta benda, setidaknya urusan administrasi yang rumit dan berbiaya bisa sedikit diringankan.
Artikel Terkait
Anggota Komcad Diamankan di Warung Padang Sambian Terkait Senjata Ilegal
Kuba Gelar Latihan Militer, Siap Hadapi Ancaman AS
Sawah Berbisik Data: Ketika Petani dan AI Menyulam Masa Depan Pangan
Dua Polisi Gugur Tertabrak Truk TNI Saat Bertugas di Cisarua