Kritikus Tuding Banjir Bandang sebagai Investasi Kebodohan Penguasa

Rakyat yang Jadi Korban dan Dikorbankan: Lantas, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Lewat sebuah artikel yang cukup menyentak, Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih, mengeluarkan kritik pedas. Ia bahkan mengutip sindiran tajam dari seorang Etnolog Belanda, Profesor Veth, yang pernah menggambarkan rakyat di sini bagai "rakyat kambing". Semangat harimau mereka, kata Veth, sudah jinak sampai ke tulang sumsumnya semua itu akibat obat tidur penjajahan yang bekerja lama.

Menurut Sutoyo, banjir bandang yang melanda negeri ini bukan sekadar musibah alam biasa. Ada kemiripan yang mencolok dengan apa yang disebutnya sebagai "kebodohan penguasa".

"Semua ini bukan kecelakaan," tegasnya pada 8 Desember 2025. "Ini sudah direncanakan, bahkan diciptakan. Bisa dibilang, ini jadi semacam investasi bagi segelintir orang agar rakyat tetap bodoh. Dengan begitu, penjajahan gaya baru bisa berjalan mulus tanpa gangguan."

Argumennya keras. Ia melihat upaya merawat kebodohan itu berjalan sangat sistematis. Ruang publik, misalnya, sengaja dijejali dengan kebisingan yang tak penting: gosip selebriti, canda-canda receh, stiker media sosial, dan informasi yang cuma jadi mainan. Di tengah hiruk-pikuk itu, rakyat justru disibukkan dengan urusan darurat, seperti mencari jalan keluar dan membantu korban banjir yang mengerikan.

"Lihat saja, kebohongan dan drama politik amatiran melanda kita," sambung Sutoyo. "Publik dibiarkan hanya bisa marah, takut, atau senang sesaat. Boleh berisik, asal tidak kritis. Boleh gaduh, yang penting tidak sadar."

Di sisi lain, masyarakat seolah digiring ke dalam debat kusir yang tak berujung. Coba perhatikan percakapan di media sosial sehari-hari banyak yang isinya cuma omong kosong. Topik-topik substansial, seperti kerusakan hutan dan solusi konkretnya, justru sengaja dijauhkan dari pembicaraan.

Lambat laun, tercipta suasana di mana bertanya atau mengkritik dianggap sebagai dosa sosial. Orang yang kritis mudah dicap sebagai pembangkang atau pemberontak. Alhasil, masyarakat pun belajar. Pelan tapi pasti, mereka menganggap berpikir itu berisiko, sementara patuh itu terasa aman.

"Inilah cara mereka merawat kebodohan," jelas Sutoyo. "Bukan dengan menyadarkan rakyat, tapi membuat mereka tetap linglung. Bukan menutup mulut, melainkan menutup pikiran. Bukan melarang bicara, tapi melarang bicara yang kritis dan rasional."

Begitulah sistem ini berjalan. Rakyatlah yang akhirnya dikorbankan, sementara banjir bandang terus memakan korban yang memilukan. Selama tidak ada perlawanan terhadap struktur penyebab bencana, struktur itu akan tetap berdiri kokoh.

Sutoyo menegaskan, "gembok" penyebab banjir yang melibatkan pejabat negara memberi izin pembalakan hutan liar ditutup rapat dan dijaga ketat. Tidak boleh ada kekuatan yang bisa membukanya.

"Rakyat jadi tidak berdaya," ujarnya dengan nada pilu. "Mereka hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan untuk bertindak, menanggung semua penderitaan ini."

Pada akhirnya, ia menyimpulkan dengan gamblang. Penguasa yang tidak becus menjaga sumber daya alam dan hutan telah menyebabkan bencana. Namun, yang jadi korban dan dikorbankan adalah rakyat. Ironisnya, rakyat pula yang disuruh bertanggung jawab.

Semua ini, ditegaskannya, adalah buah dari pemerintahan yang berpijak pada visi dan misi kosong. Mereka pura-pura tidak tahu bahwa negara sudah sempoyongan, kehilangan bentuk dan arah terutama setelah UUD 45 dikudeta dan diganti dengan UUD NRI 2002.