Di ruang pertemuan sebuah hotel di Surabaya, Sabtu lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan sebuah pesan penting. Kemandirian daerah, menurutnya, sangat bergantung pada satu hal: tata kelola BUMD yang profesional. Kenapa? Karena dengan pengelolaan yang baik, Badan Usaha Milik Daerah itu bisa menjadi penyangga utama Pendapatan Asli Daerah.
“Target Presiden jelas, kita harus jadi negara maju dalam 20 tahun,” ujar Bima.
Suaranya tegas di hadapan para peserta Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional.
“Syaratnya, pertumbuhan ekonomi harus double digit. Selama sepuluh tahun berturut-turut. Double digit, itu kuncinya.”
Target yang ambisius itu, tentu saja, butuh langkah nyata. Pemerintah saat ini fesif mendorong efektivitas BUMD. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan membentuk Ditjen BUMD di Kemendagri. Harapannya, dengan adanya direktorat jenderal baru, pengawasan dan pembinaan bisa lebih akuntabel. Tata kelola yang baik pun bisa terpacu.
Namun begitu, Bima menekankan bahwa kerja sama juga krusial. Sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Mulai dari koordinasi yang lebih optimal, peningkatan kualitas pelayanan, sampai penyempurnaan regulasi agar tidak tumpang-tindih. Semua ini, pada akhirnya, bertujuan untuk menguatkan perekonomian nasional. Agar Indonesia bisa terhindar dari jebakan pendapatan menengah yang sudah lama mengintai.
Artikel Terkait
Mimpi Buruk Berujung Maut: Remaja di Karawang Tewaskan Ayah Kandung
Gus Ipul Tinjau SRMA, Dengar Langsung Kisah Murid yang Hidupnya Berubah
Anggota DPRD Kupang Ditahan, Terancam Pasal KDRT dan Perlindungan Anak
KPK Buka Suara: Gaji Tak Merata hingga Persepsi Korupsi sebagai Hak Istimewa