“Memang kenyataannya ada proses korupsi sumber daya alam sejak zaman Orde Baru, yang sangat masif,” tegas Mahawan.
Pandangan serupa datang dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Dalam rapat kerja dengan Menhut Raja Juli Antoni, ia menekankan bahwa kerusakan hutan ini adalah akumulasi dari kebijakan buruk selama bertahun-tahun, bukan cuma satu dua tahun terakhir.
Karena itu, menjadikan Raja Juli sebagai kambing hitam adalah hal yang tidak tepat.
“Pak Menteri ini sedang cuci piring, makanya saya bela. Kejadian perusakan hutan ini bukan satu atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” bebernya.
Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang dinilainya ikut berkontribusi pada kerusakan hutan. Ia menggambarkan betapa rapuhnya kondisi geologis di daerah-daerah yang kini rawan longsor.
Bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh, menurutnya, harus jadi alarm keras. Semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, harus fokus menyelamatkan lingkungan. Yang ia sesalkan, di tengah situasi krisis ini, masih saja ada pengangkutan kayu meski dengan izin.
“Dalam kondisi bencana masih ada yang mengangkut kayu. Walaupun punya izin, saya minta ditindak tegas. Kalau perlu cabut izinnya. Itu pelecehan terhadap negara dan rakyat di daerah bencana,” tegasnya.
Artikel Terkait
Gempa 2,0 Magnitudo Guncang Cianjur Dini Hari, Getaran Terasa hingga Skala MMI III
Garda Depan Pasgat Resmi Dibangun di Papua
Prabowo Tegaskan: Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu, Bisa Sentuh Kawan Sendiri
Prabowo di HUT Golkar: Rakyat Sudah Tahu, Mana yang Kerja, Mana yang Cuma Omon-omon